Pengusaha Alat Berat di Waduk: Saya Punya Izin Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha di bantaran Waduk Pluit, Teddy Budiman Wong (50), membantah bahwa usahanya tidak memiliki izin. Kontraktor ini juga menegaskan bahwa dia menyewa tanah yang merupakan tanah negara tersebut.

"Mestinya cek dulu bukan sembarang ngomong. Masa usaha tidak ada SIUP, mana bisa usaha tanpa SIUP. Saya ada bukti," kata pengusaha yang menyewakan alat berat tersebut, saat dijumpai Selasa (21/5/2013), di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Teddy mengatakan, dia menyewa secara sah dari para penggarap lahan. Dia juga mengklaim memiliki kuitansi yang membuktikan dia menyewa lahan tersebut dari penggarap lahan. Namun, mengenai siapa pihak penggarap lahan tersebut, Teddy enggan untuk menyebutkan namanya.

"Saya sewa dari penggarap, ada kuitansinya. Belinya bertahap dari tahun 2000-2003. Sewa dari beberapa penggarap," jelas pengusaha di bidang penyewaan alat berat ini.

Untuk diketahui, Basuki sempat melontarkan pernyataan bahwa Teddy adalah salah satu pengusaha di bantaran Waduk Pluit yang selain menduduki tanah negara, juga tidak memiliki izin usaha. Selain itu, Teddy disebut sebagai orang yang memprovokasi warga agar melakukan perlawanan terhadap Pemprov DKI.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, membenahi kawasan ini dimulai setelah banjir besar, Januari lalu. Ketika itu, banyak orang sadar, betapa pentingnya peranan Waduk Pluit. Seluruh aliran banjir di pusat kota mengarah ke sana. Waduk tidak dapat menampung lagi limpahan air tersebut. Banjir akibat ketidakmampuan waduk menampung air berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan kesehatan warga.

Kondisi itulah yang mendorong Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan normalisasi waduk. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan. Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Namun, perjuangan Jokowi-Basuki itu tidak mudah karena masyarakat justru menuntut ganti rugi.