Jokowi: Kembali ke JPK-Gakin, Nanti Keburu Mati

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun banyak halangan dalam pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap akan menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia bahkan menolak untuk kembali ke sistem terdahulu dengan menggunakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin).

Menurut dia, rumitnya birokrasi mengurus JPK Gakin membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi itu, tidak sedikit masyarakat yang bingung untuk mendapatkan JPK-Gakin.

Melalui KJS, kata dia, Pemprov DKI menyederhanakan birokrasi tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah.

"Enggak usah balik, nanti masa harus mengurus ke RT/RW dan kelurahan dulu, nanti keburu mati," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Sementara terkait rumah sakit (RS) yang mundur dari program KJS, ia masih mempertimbangkan apakah ingin menaikkan besaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau tidak. Jokowi mengatakan masih harus melakukan evaluasi bersama pihak terkait lain.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut menilai, sistem pembayaran KJS melalui INA-CBG's (Indonesia Case Base Group) yang dikeluarkan PT Akses telah tepat sasaran. Melalui sistem yang kerja samanya baru dimulai dengan PT Askes per 1 Maret 2013 itu, pelayanan medis pasien, menurut dia, sudah mulai terencana dengan baik.

"Kalau ini nanti preminya terlalu tinggi angkanya, nanti nasional juga ikut lho. Karena ini saling berkaitan. Kita memang melakukan ini perlu pendampingan Kemenkes untuk menuju ke penjaminan nasional nantinya," kata Jokowi.

Sebelumnya, rumah sakit swasta yang mundur dari program KJS keberatan dengan tarif harga INA-CBG's yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit.