Kompas.com - 23/05/2013, 18:01 WIB
Penulis Neli Triana
|
EditorTjahja Gunawan Diredja


JAKARTA, KOMPAS.com- Kamis sore ini secara resmi Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, menyatakan mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dalam Rapat Paripurna dengan DPRD DKI Jakarta, Selasa lalu.

Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, menyatakan, pada 2012, DKI Jakarta menempati posisi pertama untuk provinsi yang banyak dilaporkan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.

Ibukota negara Indonesia tersebut memperoleh persentase sebanyak 14,53 persen, disusul Jawa Timur dengan 13,69  persen dan Nusa Tenggara Timur dengan 10,92  persen.

"Persentase itu diambil dari seluruh laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI pada tahun 2012," jelas Budi di Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Berdasarkan fakta tersebut, ungkap Budi, pembentukan BPTSP diharapkan dapat memangkas biaya administrasi atau bahkan biaya siluman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Sehingga, harapan Gubernur DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa segera direalisasikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu pimpinan Ombudsman RI ini menerangkan, substansi pelayanan publik di DKI Jakarta yang selama ini paling banyak diadukan ke Ombudsman RI adalah Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan (30,70 persen), Pelayanan Kependudukan/Catatan Sipil (12,80 persen), Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan (10,30 persen) dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (9 persen).

Pembentukan BPTSP itu, ucap Budi, selain memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan, juga akan memberi kepastian dalam hal biaya, persyaratan dan jangka waktu pengurusan perizinan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Atas dasar itu, Ombudsman RI mendukung dan menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta membentuk BPTSP untuk dapat segera direalisasikan," ungkap Budi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X