Pengerukan Gunakan Dana Sosial Swasta

Jakarta, Kompas - Pengerukan Waduk Pluit di Jakarta Utara menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) swasta. Biaya pengerukan waduk seluas 80 hektar itu tidak cukup jika hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI membentuk tim kecil mengoordinir keterlibatan swasta dalam normalisasi Waduk Pluit itu.

”Memang akan ada dana swasta. Besarnya partisipasi swasta ini masih dalam pembicaraan. Kami belum menggunakan alokasi anggaran untuk pengerukan,” kata Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Sahala Bachtiar, Kamis (23/5).

Menurut Sahala, Dinas PU DKI pada tahun ini hanya mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar. Anggaran ini jauh di bawah anggaran yang dibutuhkan yang mencapai Rp 990 miliar. Dana ini untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) waduk Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk Rp 800 miliar.

Anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus, berharap sumbangan swasta tersebut tidak disertai dengan kepentingan politik. Alaydrus meminta Pemprov DKI Jakarta transparan dalam penggunaan dana tersebut sebab nilainya cukup besar.

”Kami tahu akan ada sumbangan swasta, tetapi belum tahu seberapa besar,” katanya.

Target 6 bulan

Saat ini, pengerukan tahap pertama Waduk Pluit masih berlangsung. Pembersihan sampah dan eceng gondok di area waduk ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan.

Koordinator Penanganan Pascabanjir Waduk Pluit Heryanto mengaku tidak ada hambatan serius di lapangan. Dia yakin proses pengerukan berjalan sesuai target. Saat ini, pengerukan masih berlangsung di sisi barat Waduk Pluit. Pengerukan di sisi timur Waduk Pluit dilakukan setelah permukiman di sana direlokasi.

Adapun pengerukan tahap kedua, fokus pada upaya memperdalam Waduk Pluit. ”Targetnya, Waduk Pluit bisa mencapai kedalaman 10 meter, sesuai dengan kedalaman semula,” tuturnya.