Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Enak Saja Jokowi Mau Dicopot"

Kompas.com - 24/05/2013, 14:51 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggalangan suara untuk melakukan interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya hanya ramai di Gedung DPRD DKI. Sementara itu, di luar gedung anggota Dewan tersebut, warga Jakarta memberikan suara berbeda.

Contohnya warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara. Mereka mempunyai pendapat lain soal rencana pemakzulan Jokowi oleh anggota DPRD DKI.

Misalnya saja Muhammad Ali, warga RT 19 RW 17. Dia mengaku tidak setuju apabila Jokowi dicopot dari kursi kepemimpinannya sekarang. Menurutnya, masih banyak hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Jokowi.

"Enak aja mau dicopot, nasib kita gimana? Ini (permasalahan Waduk Pluit) aja belum selesai, mau main kabur-kabur aja," kata Ali di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2013).

Sementara itu, Agung Sulistiyo, juga warga bantaran Waduk Pluit, mengaku tidak peduli jika DPRD DKI mau memakzulkan Jokowi. Sebab, dia masih pusing dengan urusan tempat tinggalnya yang terancam digusur.

"Terserah mereka sajalah mau dicopot, mau diterusin. Saya enggak mikirin. Saya saja sudah pusing ini (pembongkaran rumah di bantaran Waduk Pluit)," kata Agung.

Meski begitu, Agung mengaku sangat menghormati mantan Wali Kota Surakarta itu. Menurutnya, Jokowi masih mau mendengarkan keluhan-keluhan warganya.

Walaupun timbul permasalahan Waduk Pluit, ia tetap menghormati Gubernur DKI Jakarta ini. Hanya, ia enggan membicarakan masalah-masalah yang berada di internal pemerintahan.

"Ngapain dipikirin, saya saja tidak tahu masalahnya. Memang pendapat saya bisa didengar di sana?" kata Agung.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS). Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Terlebih lagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com