Warga Jakarta Tak Akan Biarkan Jokowi Dimakzulkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ancaman DPRD DKI Jakarta untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan mudah. Sebab, DPRD harus berhadapan dengan para pemilih Jokowi.

Dijelaskan pengamat politik Arie Sudjito, jika berkaca pada UU 32 Tahun 2004, maka DPRD tidak akan mudah menurunkan Jokowi. Apalagi, Jokowi dipilih oleh masyarakat.

Menurut Arie, DPRD merasa di atas angin hanya karena kursi parpol yang mendukung Jokowi lebih sedikit dibanding parpol yang menjadi oposisi Jokowi.

"Walaupun kursi anggota DPRD yang mendukung Jokowi lebih sedikit, DPRD tidak bisa seenaknya melakukan ancaman. Jokowi juga dipilih rakyat. Rakyat yang memilih Jokowi tidak akan tinggal diam," ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/5/2013).

Dia pun menganggap ancaman hak interpelasi hingga pencopotan Jokowi hanya gertakan politik semata. Sebab, DPRD selama ini tidak bisa memberikan apa-apa dan merasa tersaingi ketika ada sosok pemimpin yang membawa perubahan.

"Itu hanya gertakan politik, gebrakan politik Jokowi mengancam DPRD. Apalagi DPRD kurang bisa mendorong perubahan dan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Menurutku, ancaman kepada Jokowi tidak perlu dirisaukan, yang penting Jokowi tetap komitmen," kata pria yang pada Pilkada 2012 yang lalu menjadi tim sukses Faisal Basri-Biem Benyamin.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.