DPRD DKI Gelar Rapim Interpelasi KJS

JAKARTA, KOMPAS.com- Hari ini, Senin (27/5/2013) pimpinan DPRD DKI Jakarta merespon usulan interpelasi mengenai program Kartu Jakarta Sehat.

Pimpinan dewan akan menentukan apakah usulan tersebut diterima atau tidak. Pimpinan juga akan membicarakan langkah-langkah berikutnya apabila usulan tersebut diterima.

"Mekanismenya, usulan itu dibicarakan dahulu di tingkat pimpinan dewan. Lalu pimpinan yang memutuskan apakah usulan itu diterima atau tidak. Jika tidak bagaimana, jika diterima bagaimana," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede, Senin kepada Kompas.

Mangara mengatakan, belum ada keputusan mengenai sidang paripurna terkait interpelasi tersebut. "Rapat pimpinan lah yang menentukan langkah berikutnya apabila usulan itu diterima," kata dia.

Menurut Mangara, interpelasi ini diusulkan 32 anggota DPRD DKI dari lima fraksi akhir pekan lalu.

Pengusul interpelasi mempersoalkan program KJS yang dinilai masih ada sejumlah masalah yang belum terjawab.

Selain mengenai tarif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang membuka komunikasi yang baik dengan dewan.

"Interpelasi itu hak dewan. Jumlah yang mengusulkan sudah melebihi syarat. Kami ingin agar progam ini jelas tidak merugikan rakyat. Pada dasarnya kami akan selalu mendukung program untuk rakyat. Tetapi jika ada masalah, kami berhak mempertanyakan ke Pemprov DKI," kata Taufiqurrahman, salah satu pengusul interpelasi dari Fraksi Partai Demokrat.

Selain Fraksi Partai Demokrat, pengusul interpelasi berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PAN-PKB.