Gembos, Usulan Interpelasi KJS

Jakarta, Kompas - Usulan interpelasi soal program Kartu Jakarta Sehat yang diprakarsai 32 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta gembos. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencabut usulan. Rapat pimpinan DPRD belum memutuskan usulan ini dilanjutkan atau tidak.

Usulan interpelasi (hak bertanya) itu diajukan, akhir pekan lalu, oleh 32 anggota DPRD DKI dari total anggota 94 orang. Mereka terdiri dari Fraksi Partai Demokrat sebanyak 20 orang, Fraksi Hanura Damai Sejahtera/F-HDS (5), F-PPP (4), Fraksi PAN-PKB (2), dan F-PG (1).

Pimpinan DPRD DKI, Senin (27/5) pagi, menggelar pertemuan membahas usulan interpelasi tersebut. Pertemuan yang digelar pukul 12.00 itu berlangsung tertutup. Pimpinan DPRD belum memutuskan apakah usulan itu dilanjutkan atau tidak.

”Hasil rapat pimpinan menunggu perkembangan sidang di tingkat Komisi E (bidang kesejahteraan sosial),” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Johny Simanjuntak.

Seusai rapat pimpinan itu, F-PG dan F-PPP juga menyatakan menarik anggotanya yang ikut mengusulkan interpelasi KJS.

”Kami menarik seorang anggota fraksi yang menandatangani usulan interpelasi. Yang bersangkutan tak berkoordinasi dengan fraksi soal sikapnya. Kami dari awal mendukung program KJS. Kami yakin, bisa menyelesaikan persoalan ini di tingkat komisi,” kata Ketua F-PG Ashraf Ali.

Ketua F-PPP dalam sikap resminya juga menyatakan menarik usulan interpelasi yang ditandatangani empat anggotanya.

”Guna memelihara iklim politik dan kehidupan berdemokrasi di Jakarta yang kondusif, F-PPP menarik usulan interpelasi,” demikian pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua F-PPP Matnoor Tindoan.

Kendati ada penarikan usulan interpelasi dari dua fraksi tersebut, menurut Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede, usulan interpelasi belum resmi dibatalkan.

”Akan tetapi, mekanisme pembahasan interpelasi masih jauh. Belum tentu usulan ini disetujui, perlu rapat badan musyawarah dan rapat pimpinan,” kata Mangara.

Bukan untuk menjatuhkan

Secara terpisah, pengusul hak interpelasi yang juga anggota F-PD Nawawi menegaskan bahwa interpelasi bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Joko Widodo.

Menurut dia, interpelasi diajukan untuk memperbaiki program KJS yang belum sempurna pelaksanaannya. ”Kami ingin agar ada perbaikan sistem pembayaran program KJS. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan Jokowi. Dia, kan, pilihan rakyat, mana mungkin kami mau menjatuhkan,” kata Nawawi.

Dia mempertanyakan Pemerintah Provinsi DKI yang melibatkan PT Asuransi Kesehatan (Askes) dalam pengelolaan pembayaran pelayanan kesehatan peserta program KJS. Pasalnya, setelah PT Askes terlibat dan menggunakan acuan tarif pelayanan kesehatan Indonesia Case Basic Group (INA-CBG), muncul sejumlah masalah. DPRD DKI juga belum pernah diajak bicara mengenai keterlibatan PT Askes.

Persoalan dimaksud di antaranya ada sejumlah rumah sakit yang keberatan karena tarif itu terlalu kecil dari kebutuhan sebenarnya. ”Kalau anggaran Provinsi DKI Jakarta terbatas, boleh saja menggunakan ketentuan tarif itu. Namun, Jakarta punya anggaran yang cukup. Buat apa mengacu tarif itu,” ujarnya.

Gubernur DKI Joko Widodo secara terpisah mengatakan menghargai rencana interpelasi oleh anggota DPRD. Namun, menurut dia, DPRD sebaiknya menggunakan pendekatan komunikasi terlebih dahulu sehingga dapat membicarakan masalah itu dengan suasana yang baik.

”Jika ada program yang belum sempurna sebaiknya dikoreksi bersama-sama, bukan dengan jalan interpelasi,” kata Jokowi.

Hal serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Basuki, Pemprov DKI siap membuka komunikasi dengan DPRD. Dia balik bertanya kepada DPRD yang mempersoalkan keberadaan PT Askes.

”Di mana kesalahan PT Askes, sebaiknya disampaikan secara terbuka saja,” ujarnya. (NDY)