Kompas.com - 28/05/2013, 17:29 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

BANYUWANGI, KOMPAS.com  Kementerian Sosial akan menutup sejumlah lokalisasi prostitusi, dimulai dari Jawa Timur. Penutupan ini diawali dengan mengalihkan profesi pekerja seks menjadi wirausahawan atau pedagang.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat berkunjung di Banyuwangi pada Senin (27/5/2013) dan Selasa (28/5/2013) mengatakan, penutupan lokalisasi sudah mulai dilakukan di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, misalnya dari 11 kompleks prostitusi, sembilan di antaranya sudah ditutup. Di Jawa Timur sendiri dari total 47 lokalisasi besar, 20 di antaranya sudah ditutup.

Tempat lokalisasi besar, seperti Doli di Surabaya, ditargetkan akan ditutup setidaknya pada akhir tahun atau awal tahun 2013. Penutupan lokalisasi dengan jalan persuasif itu diharapkan akan berlanjut ke provinsi lain.

Menurut Salim, penutupan lokalisasi akan disertai dengan pengentasan pekerjaan bagi para pekerja seks komersial (PSK). Mereka akan mendapatkan modal kerja per orang Rp 5 juta orang bekal keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat senilai Rp 1 juta per orang serta diberikan uang jaminan hidup sebesar Rp 1,8 juta per orang. Mereka juga akan mendapatkan pendampingan agar tidak kembali lagi ke menekuni profesi lama.

"Saat lokalisasi bubar, mereka tidak bekerja di jalan-jalan, tapi pulang kampung dan berwirausaha," kata Salim saat berkunjung ke Banyuwangi.

Menurut Salim, rencana penutupan lokalisasi sudah dibahas sejak awal 2012 dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, pemerhati perempuan, dan anak serta lembaga swadaya masyarakat. Kesepakatan yang diperoleh, pengentasan akan dilakukan dengan cara persuasif. Masing-masing elemen ikut bertanggung jawab mengangkat nasib para PSK nantinya.

Ditentang

Meski dijanjikan mendapatkan bantuan pengentasan pekerjaan, tidak semua PSK menyepakati rencana penutupan lokalisasi. Dewi Susanti (40), salah satu PSK di Banyuwangi, yang terdaftar dalam bantuan Kementerian Sosial, mengatakan, memilih menolak bantuan tersebut.

"Dari awal, kami tidak diberi tahu ada rencana penutupan. Pemerintah daerah waktu sosialisasi tidak menyebutkan syarat penutupan sebagai konsekuensi dari penerimana bantuan. Kami dikelabui," kata Dewi.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.