Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saya Dianggap Tidak Prorakyat di Twitter

Kompas.com - 30/05/2013, 03:04 WIB

Lima hari setelah mundurnya sejumlah rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat, beberapa anggota DPRD DKI Jakarta terlibat obrolan. Mereka terusik ulasan yang menyebut rumah sakit swasta keberatan dengan ketentuan tarif layanan kesehatan.

Hari Rabu (22/5) itu, anggota Dewan lintas fraksi berbincang- bincang di Gedung DPRD baru di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. ”Kami lihat ada persoalan yang harus disikapi. Kawan-kawan minta bentuk pansus. Ada yang bilang langkah itu nanggung, sebaiknya langsung interpelasi. Menggunakan hak Dewan menanyakan persoalan ini kepada gubernur,” kata salah satu inisiator interpelasi program KJS yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Taufiqurrahman.

Selain Taufiqurrahman, hadir dalam obrolan itu Belly Bilalusalam dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Ashraf Ali dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Muhammad Guntur dari Fraksi Hanura Damai Sejahtera (F-HDS), dan Sandy dari F-PD. Namun, ada beberapa yang tidak menandatangani usulan interpelasi, seperti yang dilakukan Ashraf Ali.

Berbagi tugas

Mereka yang mengobrol itu lalu berbagi tugas, menjelaskan rencana itu ke lintas fraksi. Dalam sehari, ada 32 orang yang membubuhkan tanda tangan, dari F-PD sebanyak 20 orang, F-PPP (4), F-PG (1), F-HDS (5), dan Fraksi PAN-PKB (2).

Hari itu juga, pengusul interpelasi menyampaikan berkas tanda tangan 32 anggota kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Ferrial yang juga dari F-PD tidak ikut membubuhkan tanda tangan.

Saat ditanya siapa ”ketua” dalam usulan interpelasi ini? Taufiqurrahman mengatakan tidak ada istilah ketua. Hal itu juga diakui oleh Sandy, rekan satu fraksi. Namun, sejumlah anggota Dewan sepakat menunjuk Taufiqurrahman sebagai jubir.

Taufik, panggilan akrab politikus Demokrat ini, mengaku mantan aktivis 1998. Saat ini, dia bertugas di Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD DKI. Di partai, Taufik menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Lantaran sering ”turun jalan”, Taufik belum menyelesaikan studi strata satu. ”Saya kuliah lagi di UI sekarang,” kata Taufik.

Mereka yang bertahan mengusulkan hak interpelasi berpendapat, langkah itu adalah hak sebagai anggota legislatif. Tidak ada yang istimewa karena memang sudah diatur dalam tata tertib DPRD DKI Jakarta. Akan tetapi, Senin (27/5) siang, tersiar kabar bahwa F-PPP dan Fraksi Partai Golkar menarik diri dari usul interpelasi.

Dikecam publik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com