Kompas.com - 30/05/2013, 16:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan mengenai aset Pemprov DKI di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Meski Pemprov memiliki saham 51 persen di rumah sakit tersebut, tetapi belum mendapatkan keuntungan.

"Pemprov kan memiliki aset saham sebesar 51 persen, Kemenag punya 49 persen, tapi yang menangani Kemenkes, keuntungan pembagiannya kan juga tidak jelas," kata Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk di ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Blucer mengungkapkan, sejak tahun 2011, pemprov menggunakan metode ekuitas yang masih didasarkan pada laporan keuangan audited tahun 2011. Untuk itu, keuntungan yang didapatkan oleh Pemprov sangat tidak jelas besarannya.

Perlu diketahui, berdasarkan data dari Kontan online, niat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan RS Haji, Pondok Gede, Jakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akhirnya terganjal. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menganulir keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang mengubah status RS Haji dari perseroan terbatas menjadi BLU. PN Jakarta Pusat memutuskan sengketa ini pada 10 Maret 2013.

Dalam putusan itu, majelis hakim yang diketuai Maryana membatalkan penetapan PN Jakarta Timur tentang pengajuan RUPS LB pada 3 Maret 2008 dan hasil RUPS LB pada 22 Maret 2008 lalu. Hakim beralasan rapat pemegang saham tersebut tidak mengikut serta pemegang saham lainnya yakni Badan Pengelola Dana Abadi Umat, Departemen Agama dan tiga direksi lainnya.

"Padahal, penggugat sebagai pemegang 42% saham memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lain," kata Maryana.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X