Basuki Minta DPRD Laporkan Hasil Kunker kepada Rakyat

Kompas.com - 31/05/2013, 13:09 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta yang berniat melakukan kunjungan kerja ke lima kota mancanegara harus memberikan laporannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui hasil kunjungan kerja anggota dewan jika kunjungan tersebut jadi dilaksanakan.

"Berarti sama saja kritik orang DPR jalan-jalan waktu studi banding. Itu mirip-miriplah. Yang penting gini aja, kalau mereka ke sana, masyarakat harus minta hasilnya apa, laporannya apa," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Jumat (32/5/2013).

Basuki mengatakan, sewaktu ia menjadi anggota DPR RI dan melakukan kunjungan kerja, dia memberikan laporannya secara terperinci. Laporan tersebut dia unggah ke website miliknya. Laporan tersebut dia berikan lengkap dan detail setiap menitnya. Dengan begitu, masyarakat akan percaya dengan kunjungan kerja yang mereka lakukan.

Kunjungan kerja yang rencananya dilakukan ke lima negara itu meliputi kunjungan ke Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China), dan Seoul (Korea Selatan). Kunjungan itu diagendakan untuk membahas berbagai hal terkait program-program Jakarta di masa datang. Selain anggota legislatif yang pergi ke negara-negara asing tersebut, anggota eksekutif juga ikut kunjungan kerja untuk perbandingan program Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta belum mendapatkan persetujuan dari dewan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk melakukan kunjungan kerja ke lima sister city itu. Kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk kunjungan balasan setelah menjalin perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta tidak perlu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menilai empat program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenai deep tunnel, monorel, tanggul raksasa (giant sea wall), dan mass rapid transit (MRT) bisa diketahui dari buku, internet, dan paparan ahli tanpa mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,812 miliar.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

    Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

    Megapolitan
    Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

    Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

    Megapolitan
    Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

    Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

    Megapolitan
    Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

    Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

    Megapolitan
    Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

    Formula E 2021 Resmi Ditunda, Anies Jamin Commitment Fee Rp 560 Miliar Tak Hilang

    Megapolitan
    Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

    Cara Bayar Denda bagi Pelanggar yang Kena Tilang ETLE

    Megapolitan
    Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

    Ingatkan Warga Disiplin Protokol Kesehatan, Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU Penuh

    Megapolitan
    Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

    Kebakaran di Kalibata, Proses Pemadaman Ditonton Banyak Warga

    Megapolitan
    Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

    Pemprov DKI Dibantu Polisi Dalami Motif Penarikan Paksa Kabel Listrik di Rumah Pompa Dukuh Atas

    Megapolitan
    Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

    Viral, Video Pencurian Motor di Tegal Alur, Korbannya Seorang Polisi

    Megapolitan
    Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

    Selama PPKM, 38 Perusahaan di Jaksel Langgar Protokol Kesehatan

    Megapolitan
    Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

    Tak Hanya di DKI, RS Rujukan Covid-19 di Tangsel Juga Diisi Pasien Luar Daerah

    Megapolitan
    Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

    Anggota DPRD: Hanya Gubernur DKI yang Mau Melepaskan Tanggung Jawab Penanganan Covid-19

    Megapolitan
    Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

    Agar Terintegrasi, Tangsel Setuju Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Diambil Alih Pusat

    Megapolitan
    Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

    Warga Jakarta Dijaminkan 4 Layanan Kesehatan Gratis oleh Pemprov DKI, Ini Kriterianya

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X