Kompas.com - 31/05/2013, 14:22 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin menanggapi soal wacana kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta ke luar negeri dengan menggunakan anggaran sebesar hampir Rp 2 miliar.

"Tanyakan ke sana (DPRD) dong, jangan ke saya. Kalau bermanfaat, ya perlu, dan itu juga bukan uang saya. Enggak mau jawablah," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kunjungan kerja ke luar negeri sah-sah saja. Namun, ia meminta para anggota DPRD mempertanggungjawabkan hasil kunjungan tersebut dengan melaporkan hasilnya kepada masyarakat.

"Yang penting begini saja, kalau mereka ke sana, masyarakat harus minta. Hasil Laporannya apa," kata pria yang akrab disapa Ahok ini.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, DPRD DKI Jakarta memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri dengan nama perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran itu meliputi anggaran anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah untuk kaukus perempuan parlemen DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 100 juta.

Adapun kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan atau dinamakan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,8 miliar. Kota yang dikunjungi adalah Houston, Los Angeles, dan New York di Amerika Serikat, Beijing (China), serta Seoul (Korea Selatan).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X