Kompas.com - 31/05/2013, 19:14 WIB
EditorTjatur Wiharyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) terus bergulir, bahkan sudah memasuki ranah politik. Setelah dua rumah sakit swasta mundur dari program KJS, sebanyak 27 anggota DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak interpelasinya terkait program ini.

Menurut bakal calon anggota legislatif Provinsi DKI Jakarta, Rommy, meski interpelasi merupakan hak parlemen, tapi tidak tepat jika digunakan dalam soal KJS.

“Bahwa program itu masih bersoal dan belum sempurna, itu betul. Wajarlah, namanya juga program baru, masih seumur jagung. Namun, soal teknis nggak harus ditanggapi secara politis, perbaiki saja teknisnya," ujar Rommy.

Pun begitu, ia menilai wajar jika ada yang mau menyeret masalah KJS ke ranah politik, mengingat tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini mencapai 80 persen dan masih ada pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilihan gubernur.

“Apalagi sebagian pihak mungkin masih mengalami luka batin pasca-pemilihan gubernur lalu. Namun, harga dan risiko politik yang mungkin timbul pasti mahal. Warga Jakarta pasti akan bela Jokowi. Karena KJS kan program bagus dan dan harus ada karena merupakan hak dasar masyarakat yang secara konstitusional jadi tanggung jawab Negara,"kata Rommy.

Jokowi sendiri dituding telah melakukan pencitraan politik oleh seorang anggota DPRD DKI Jakarta ketika membagi-bagikan Kartu Jakarta Sehat beberapa hari lalu. Menanggapi itu, Rommy sependapat dengan penjelasan Jokowi bahwa pembagian kartu itu sifatnya simbolis belaka.

“Saya kira Jokowi tidak berpikir begitu. Acara itu kan sama kayak presiden potong padi dalam peresmian masa panen raya. Presiden kan tidak lantas jadi sibuk potong padi di mana-mana. Jadi apa yang dilakukan Jokowi adalah hal biasa dan wajar saja dilakukan oleh seorang pimpinan," kata Rommy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“KJS ini soal penting. Namun, hal ini enggak perlu membuat siapapun jadi (bersikap berlebihan). Karena kalau saling gontok-gontokan terus, yang rugi adalah masyarakat. Kita kan tak mau kebijakan bagus ini mati prematur di tengah jalan," tandas Rommy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.