Warga Pondok Indah Protes

Kompas.com - 03/06/2013, 03:20 WIB
Editor

 

JAKARTA, KOMPAS - Warga Pondok Indah, Jakarta Selatan, memprotes pengembangan tempat komersial di kawasan itu. Pengembangan itu dirasakan mengganggu kenyamanan karena memperparah kemacetan lalu lintas. Warga meminta pengembangan kawasan komersial distop.

Demikian tuntutan warga Pondok Indah, yang diwakili lima ketua rukun warga atau panca-RW (013, 014, 015, 016, dan 017), dalam jumpa pers, Minggu (2/6).

”Apabila pembangunan itu dibiarkan, kapasitas jalan tidak berimbang, titik kemacetan baru muncul di Jakarta,” kata Toto Mugitro, koordinator panca-RW.

Toto telah menyampaikan keluhan itu kepada Gubernur DKI Joko Widodo pada Februari dan melalui surat elektronik kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada April. ”Namun belum ditanggapi,” ujarnya.

Warga menilai pembangunan di kawasan Pondok Indah sudah tak terukur. Beberapa sekolah dibangun tanpa daya dukung parkir dan akses jalan yang memadai. Jalan lingkungan perumahan dijadikan jalan umum. Hunian berubah menjadi tempat usaha. ”Rencana pembangunan Pondok Indah Town Center Super Block pun tanpa memikirkan aspek lingkungan sekitar,” katanya.

Menurut Zainuddin Jahisa, Ketua RW 016, warga tidak pernah diajak berdialog tentang rencana pembangunan pusat niaga. Warga mendesak, konsep pengelolaan ruang kawasan di Pondok Indah dikembalikan sesuai rencana awal yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Roosie Setiawan, warga RW 016, menagih janji, dulu pengembang menjamin permukiman ini hanya untuk hunian yang asri, tertib, aman, dan tenang. ”Kenyataannya, kawasan ini semakin ramai dengan pusat niaga yang ramai dikunjungi pendatang dari luar kawasan ini. Akibatnya terjadi kemacetan di mana-mana,” kata Roosie.

Tidak melanggar

Kepala Dinas Tata Ruang Provisi DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, pembangunan kawasan niaga di Pondok Indah sudah sesuai peruntukan. ”Pembangunan pusat niaga yang sekarang berlangsung tidak melanggar ketentuan,” ujar Gamal.

Menurut dia, sejauh tidak mengubah kawasan perumahan menjadi kawasan niaga, tidak ada pelanggaran.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.