JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, setiap proses sengketa lahan yang melibatkan warga miskin dan perusahaan, maka warga miskin dijamin akan kalah. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin bijaksana yang tidak hanya melihat suatu sengketa lahan dari kacamata hukum, tapi juga kacamata kemanusiaan.
"Menang-menangan status hukum yang kecil pasti kalah, jadi dibutuhkan pemimpin yang punya kebijaksanaan dan masih punya jiwa manusiawi. Kita mesti melakukan langkah di luar hukum seperti mediasi, jadi lebih ke langkah kemanusiaan," ungkap Siane seusai menerima laporan warga Srikandi di Kantor Komnas HAM pada Selasa (4/6/2013).
Pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan di luar proses hukum, kata Siane, dilakukan sebab banyak warga miskin yang bersalah secara hukum, tapi hal itu semata-mata karena ketidaktahuan mereka.
"Kewenangan Komnas HAM terbatas, kita cuma mengingatkan paling tidak yang punya kekuasaan sedikit memikirkan rakyat kecil yang memiliki keterbatasan dalam arti keterbatasan ketidaktahuan akan status hukum," kata Siane.
Di samping itu, lanjut Siane, warga miskin juga sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi mengambil keuntungan. "Ketika membeli tanah bermasalah, ketidaktahuan warga yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Siane.
Sebelumnya, Komnas HAM menerima 16 orang perwakilan warga Kampung Srikandi RT 07 RW 03, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (4/6/2013) ini. Warga Srikandi mengadukan adanya kejanggalan sertifikat kepemilikan lahan milik PT Buana Estate yang tidak sesuai dengan lahan eksekusi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.