4 Titik Macet akibat PKL dan "Ngetem" yang Harus Ditertibkan Jokowi

Kompas.com - 04/06/2013, 22:11 WIB
Ilustrasi macet KOMPAS/AGUS SUSANTOIlustrasi macet
Penulis Neli Triana
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi, Darmaningtyas, gembira karena akhirnya Pemprov DKI Jakarta berani menertibkan PKL dan angkutan umum yang ngetem sembarangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beberapa saat setelah Joko Widodo dan Basuki dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Darmaningtyas mengirimkan surat terbuka yang menganjurkan agar Pemprov DKI memulai langkah mengatasi macet dengan membereskan kemacetan di Pasar Minggu, Kramat Jati, Jatinegara, dari Jalan Jatinegara Timur hingga depan Stasiun Jatinegara, Jalan Diponegoro depan RSCM, dan kawasan Tanah Abang.

Menurut Darmaningtyas, modus penyelesaian di tiap kawasan tersebut memiliki persamaan. Di Pasar Minggu, pedagang yang menduduki jalan diarahkan ke dalam lingkungan pasar. Beton-beton yang ditaruh di jalan dan menyita badan jalan harus disingkirkan. Program penertiban PKL ini dapat diserahkan menjadi tanggung jawab lurah setempat dan polisi.

"Para lurah di Jakarta itu sudah diinstruksikan untuk mulai mendata jumlah PKL, jadi tinggal nunggu komando Pak Jokowi saja," katanya.

Penertiban di Kramat Jati juga sama. Kalau pagi hari, terang Darmaningtyas, kemacetan itu terjadi dari arah PGC (Pusat Grosir Cililitan) ke Pasar Rebo karena trotoar di sisi kiri dipakai untuk pedagang ikan sehingga dampaknya pembeli harus berhenti di badan jalan. Kalau sore hingga malam hari, kemacetan terjadi di sisi kiri dari arah Pasar Rebo ke PGC karena pedagang sayuran menggelar dagangannya. Padahal, jalan di Kramat Jati itu terbatas.

Di Jatinegara, jelasnya, sumbatan arus lalu lintas berada di Lapangan Urip Sumoharjo hingga depan Stasiun Jatinegara. Di depan stasiun banyak bajai, ojek, dan mikrolet ngetem menunggu penumpang. Ini bisa diatasi dengan cara bekerja sama dengan PT KAI. Darmaningtyas mengusulkan agar pintu keluar stasiun dipecah jadi dua, sisi kanan (barat) yang ada saat ini dan sisi kiri (timur), sehingga angkutan umum yang ngetem itu bisa bergeser sedikit ke timur. Badan jalan di sisi timur agak longgar, jadi tidak mengganggu pemakai jalan yang lain. "Tempatkan petugas Dishub untuk membantu menertibkan di sana sebab keberadaan polisi di sana tidak optimal," kata dia.

Persoalan di Jalan Diponegoro depan RSCM, menurutnya, juga sama; macet karena trotoar dipakai PKL dan jalan yang sudah sempit dipasangi beton pembatas. Perlu ada kerja sama dengan pihak RSCM dan dua kampus yang berada di seberang RSCM, yaitu Universitas Kristen Indonesia dan Universitas YAI untuk menampung PKL. Ia juga mengusulkan agar ada petugas Dishub dan Satpol PP di sana setiap hari untuk mengawasi agar trotoar tidak digunakan untuk berjualan dan tidak ada bajaj, taksi, ataupun ojek yang ngetem.

"Yang penting harus konsisten aturan ini ditegakkan. Jangan hangat-hangat tahi ayam," kata Darmaningtyas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
Pemkot Bogor Tambah Jumlah Penerima Vaksin, dari 7.000 Jadi 15.000 Orang Per Hari

Pemkot Bogor Tambah Jumlah Penerima Vaksin, dari 7.000 Jadi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Kartel Kremasi, tapi Praktik Percaloan

Polisi Sebut Tidak Ada Kartel Kremasi, tapi Praktik Percaloan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X