Kompas.com - 06/06/2013, 16:54 WIB
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga sisi timur bantaran Waduk Pluit kini mengaku telah pasrah dan menerima apabila kediaman mereka yang berdiri di atas lahan negara tersebut dibongkar Pemprov DKI.

Yani (46) warga RT 18 RW 19 Pluit, Jakarta Utara, mengaku telah membereskan segala perabotannya untuk pindah ke rumah susun (rusun).

"Ya mau bagaimana lagi, asal Pak Jokowi (Gubernur DKI) beri kami ganti tempat tinggal yang layak ya mau tidak mau memang harus pindah," kata Yani, saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta, Kamis (6/6/2013).

Ibu tiga anak tersebut telah menetap di bantaran Waduk Pluit sejak 12 tahun yang lalu. Menurutnya, Pemprov DKI baru bertindak tegas kepada warga bantaran Waduk Pluit saat di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Sebab selama ini, menurutnya, banjir jarang menerjang tempat tinggalnya. Yani adalah warga asal Madiun, Jawa Timur yang hijrah ke Jakarta untuk mengikuti suaminya yang bekerja sebagai tukang tambal ban di Pasar Penjaringan.

Untuk menambah penghasilan keluarganya, Yani membuka warung kelontong di dekat rumahnya dengan menjual aneka makanan ringan untuk anak-anak.

Dengan penghasilan Rp 500.000 per bulan dari berdagang kelontong, Yani berharap kelak di rusun yang ia tempati penghasilannya tidak akan menyusut.

"Saya sebarnya ingin pindah ke rusun Daan Mogot saja biar dekat sama tempat lainnya. Kalau di Rusun Marunda terlalu jauh. Lagipula sudah banyak korban banjir kemarin yang menempati," kata Yani.

Hal senada juga diungkapkan Sodikin (36) yang mengatakan telah siap untuk direlokasi. Terlebih saat ia mendengar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) Rusun Marunda yang akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga relokasi yang tidak memiliki mata pencaharian.

Sodikin juga berharap Pemprov DKI tidak memasang harga sewa terlalu tinggi untuk Rusun Marunda.

"Saya dengar ada biaya perawatannya semoga saja tidak mahal. Karena saya juga pengangguran, baru saja kena PHK," kata Sodikin.

Salan satu program unggulan Pemprov DKI tahun ini adalah normalisasi Waduk Pluit. Waduk itu seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter.

Sebanyak 20 persen dari luas areal waduk yang mencapai 80 hektare -khususnya di bantaran waduk- telah berubah menjadi kawasan permukiman liar.

Pengerukan Waduk Pluit mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit awal tahun ini. Saat itu, sampah dan eceng gondok menutupi Waduk Pluit, sehingga air tidak dapat terlihat.

Sehingga, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula.

Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah warga bantaran Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda, Muara Baru, Daan Mogot, dan akan membeli lahan di kawasan Luar Batang, Jakarta Utara, seluas 6,4 hektar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.