Konflik Myanmar Merembet ke Malaysia

KUALA LUMPUR, KAMIS - Otoritas kepolisian dan keimigrasian Malaysia, bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) menggelar operasi razia keamanan terpadu dan menahan lebih dari 900 warga negara Myanmar yang ada di Malaysia, Kamis (6/6).

Langkah tersebut diambil menyusul sejumlah kerusuhan berdarah yang terjadi di sejumlah tempat di Malaysia sejak pekan lalu. Kerusuhan itu diduga terkait dengan konflik sektarian yang terjadi di Myanmar.

Mengutip kantor berita Bernama dan surat kabar The Star, kerusuhan itu telah memakan korban 3 orang tewas, 2 orang kritis, dan beberapa lagi terluka.

Menurut Wakil Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Amar Singh Ishar Singh, Kamis, para korban adalah warga negara Myanmar,

Amar juga merinci, tujuh bentrokan berdarah dilaporkan terjadi pada 30 Mei hingga 4 Juni lalu di wilayah Kuala Lumpur dan Selangor.

Amar menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa rangkaian kerusuhan tersebut terkait dengan kerusuhan sektarian yang terjadi di Myanmar.

”Operasi ini mengirim pesan jelas agar mereka menghentikan semua omong kosong ini dan tidak membawa kekerasan dari negeri mereka ke Malaysia,” kata Amar.

Aksi balas dendam

Amar tidak menjelaskan detail sejumlah kerusuhan tersebut. Namun, media Malaysia menyebutkan, kerusuhan itu diduga sebagai aksi balas dendam satu kelompok masyarakat Myanmar terhadap kelompok warga Myanmar lain.

Menurut Amar, 250 warga negara Myanmar ditahan dan diserahkan kepada pihak imigrasi. Mereka diketahui tak memiliki dokumen keimigrasian lengkap.

Puluhan orang yang diyakini terlibat dan bertanggung jawab dalam gelombang aksi kekerasan itu telah ditahan polisi. Sisanya dilepas kembali meski proses penyelidikan atas kerusuhan itu terus dilakukan.

Saat ini diperkirakan ada 80.000 warga negara Myanmar berada di Malaysia. Sebagian besar berasal dari etnis minoritas Rohingya, yang kerap mengalami kekerasan dan diskriminasi di tanah air mereka.

Pemerintah Myanmar, Selasa lalu, meminta Malaysia mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kekerasan sekaligus menjamin keselamatan warga negara mereka di sana.(AFP/AP/DWA)