PKS: Koalisi Bukan untuk "Membeo"!

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menilai, menjadi anggota koalisi tidak harus selalu menyetujui setiap kebijakan pemerintah. Jazuli mengaku PKS tak ingin menjadi anggota koalisi yang "membeo" atas semua kebijakan pemerintah.

"Koalisi itu bukan wadah untuk membebek atau membeo. Kami juga tidak mau cari sensasi dengan menolak BBM ini," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Jumat (7/6/2013).

Jazuli menjelaskan bahwa sejak awal komitmen PKS memang berada di koalisi. Namun, koalisi tak bisa membungkam PKS untuk bersikap kritis.

"Lagi pula, dari sikap kami selama ini hanya beberapa saja program yang kami tentang seperti Century dan BBM. Program pemerintah lainnya kan kami dukung," kata Jazuli.

Anggota Komisi II DPR itu berpendapat, PKS tidak berkewajiban mundur dari koalisi jika bertentangan dengan pemerintah. Keputusan koalisi, lanjut Jazuli, sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Ia mencontohkan kasus dicopotnya politisi PKS Suharna Surapranata dari jabatan Menristek.

"Artinya, kuasa bukan pada PKS soal nasib koalisi ini. Maka sepenuhnya itu hak prerogatif presiden," ujarnya.

Jadi, apakah PKS siap dikeluarkan dari koalisi?

"Bukan begitu. Tapi kan dulu Presiden juga cabut menteri PKS, itu kewenangan Presiden," kilah Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli memaparkan alasan PKS menolak kenaikan harga BBM. Menurutnya, sikap PKS semata-mata tidak hanya menolak, tetapi juga memberikan solusi. Misalnya, dengan lebih mengintensifkan energi alternatif. Selain itu, momentum kenaikan BBM menjelang bulan Ramadhan juga dianggap tidak tepat.

"Ini akan jadi beban masyarakat. Jadi sikap kami hanyalah menyampaikan aspirasi di masyarakat," imbuh Jazuli.

Sebelumnya, KS tidak hadir dalam rapat Sekretariat Gabungan yang dilakukan pada Selasa (4/6/2013) malam di kediaman Wakil Presiden Boediono. Padahal, rapat itu ditujukan untuk menyatukan pendapat terkait kenaikan harga BBM.

Sebelum rapat dilakukan, PKS juga sudah menyebarkan sejumlah spanduk penolakan BBM. Sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi itu pun mengundang berbagai respons, terutama dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Nurhayati Ali Assegaf bahkan menuding PKS "lain di depan, lain di belakang". Artinya, PKS dinilai tidak konsisten karena berbicara menolak kenaikan harga BBM di luar, tetapi tetap ingin mengamankan posisinya di koalisi.