Ahok: Pemprov DKI Akan Banding Kasus Tanah Abang

Kompas.com - 07/06/2013, 20:38 WIB
|
EditorTjatur Wiharyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI akan tetap mengajukan banding keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai sengketa perjanjian kerja sama antara PD Pasar Jaya dan PT Priamanaya Djan International (PT PDI) soal Blok A Pasar Tanah Abang.

"Ini kami kejar terus dan pasti kami ajukan banding," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Ia pun mengaku telah memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis untuk mempelajari kasus tersebut dan sepakat mengajukan banding. Menurut Ahok, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) masih mengambang karena menjatuhkan sanksi denda, tetapi juga mengabulkan tuntutan PT PDI.

"Kalau begitu, mau sampai kapan kontrak ini berakhirnya? Kan bahaya sekali sama-sama salah katanya, sama-sama salah di mana? Apa kontrak ini dibikin enggak ada batasnya dan sampai kiamat?" lanjut Ahok.

PD Pasar Jaya dan PT PDI punya perjanjian kerja sama soal pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang untuk jangka waktu 2003-2008. Salah satu klausul perjanjian itu adalah, pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang harus diberikan kepada PD Pasar Jaya, jika jumlah kios yang terjual mencapai 95 persen.

Pada 2008, kios yang terjual belum mencapai 95 persen. PD Pasar Jaya kemudian mengevaluasi kerja sama itu. PD Pasar Jaya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap perjanjian kerja sama tersebut.

Audit BPKP menunjukkan PT PDI menyewakan kios. Padahal, menurut perjanjian, kios hanya boleh dijual. PD Pasar Jaya pun memutuskan mengakhiri kerja sama dengan PT PDI.

PT PDI berusaha mempertahankan hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang dengan menggugat PD Pasar Jaya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Pada Selasa (4/6/2013), PN Jaktim menyatakan bahwa PT PDI telah melanggar perjanjian kerja sama dengan PD Pasar Jaya dan mengharuskan mereka membayar Rp 8,2 miliar sebagai ganti rugi untuk kios-kios yang belum terjual. Nilai tersebut tidak sesuai tuntutan PD Pasar Jaya, yang mengalami kerugian Rp 18 miliar sejak Blok A Pasar Tanah Abang dikelola PT PDI.

Selain itu, PN Jaktim juga mengabulkan tuntutan PT PDI, yaitu hak mengelola Blok A Pasar Tanah Abang, hingga jumlah kios terjual mencapai 95 persen.

PT PDI sendiri merupakan perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, yang merupakan pendukung Joko Widodo-Ahok dalam kampanye untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya enggak lihat Menpera atau siapa. Pemiliknya presiden juga sama saja, harus tetap berjalan. Kamu begitu jadi pejabat, kamu tidak bisa lagi memegang jabatan di perusahaan," tandas Ahok.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Api hingga 13 Persen

    Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Api hingga 13 Persen

    Megapolitan
    Warga Tempuh Jalur Hukum jika PT Khong Guan Tak Bayar Ganti Rugi Akhir Oktober

    Warga Tempuh Jalur Hukum jika PT Khong Guan Tak Bayar Ganti Rugi Akhir Oktober

    Megapolitan
    Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

    Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

    Megapolitan
    Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

    Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

    Megapolitan
    Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

    Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

    Megapolitan
    Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

    Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

    Megapolitan
    63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

    63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

    Megapolitan
    Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

    Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

    Megapolitan
    AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

    AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

    Megapolitan
    Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

    Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

    Megapolitan
    Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

    Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

    Megapolitan
    Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

    Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

    Megapolitan
    Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

    Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

    Megapolitan
    Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

    Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

    Megapolitan
    Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimalang ke Pengadilan

    Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimalang ke Pengadilan

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X