Membangun Tertib Sosial di Muara Angke, Mendongkrak Perekonomian Nelayan

Roda ekonomi

Kepala Seksi Fasilitas Ketentraman Ketertiban dan Perumahan Nelayan, Kantor Pelabuhan Muara Angke, Iwan Sudarmawan yang ditemui terpisah mengatakan, kondisi yang relatif tertib dan aman, mulai dirasakan sejak 5 tahun terakhir. Menurut dia, ada tiga unsur yang berperan, anggota polisi subsektor, Satpol PP di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Muara Angke, dan Pokdar.

“Mereka lah yang ikut mendorong terwujudnya perputaran uang Rp 100 milyar setiap harinya, sejak lima tahun terakhir. Perputaran uang ini disangga oleh 11.000 pekerja yang tidak hanya bekerja di lingkungan TPI, tetapi juga bekerja di usaha ekspor, pasar grosir, pengasinan, sampai ruang pendingin,” papar Iwan.

Setiap hari, lanjutnya, Pelabuhan Ikan Muara Angke menghasilkan 200 ton ikan dan hasil laut lainnya. Dari jumlah tersebut, 140 ton di antaranya berasal dari daerah. “Tahun 2005 dan tahun tahun sebelumnya, jumlah totalnya cuma mencapai 180 ton. Angka selebihnya hilang dirampas para preman,” ujar Iwan.

Awang (52), warga RT 04 RW 01 pun mengakui, kini ia sudah bebas dari para pemalak ikan. “Pendapatan saya perbulan dari melaut sekarang, Rp 2,5 juta – Rp 3 juta. Dulu, dari 30-40 kilogram ikan dan hasil laut lainnya yang saya dapat, 10 persennya harus diserahkan para pemalak. Belum lagi uang jatah preman sekali melaut yang mencapai Rp 100 ribu – Rp 200 ribu,” ucapnya senang.

Nelayan lainnya, Ateng, warga RT 12 RW 11 Muara Angke mengaku, kini penghasilannya setiap bulan dari hasil tangkapan ikan 1 kwintal, Rp 4 juta – Rp 5 juta. “Sebagian tabungan saya bisa untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama cuaca buruk di bulan Januari-Februari. Dulu, setiap melaut, 30 persen dari hasil melaut hilang ke tangan para preman,” ujarnya.

Jaringan lebih besar

Kriminolog UI, Kisnu Widagso yang dihubungi, Jumat (31/5), memuji pemolisian masyarakat (community policing/polmas/kepolmasan) yang sudah terbangun di sejumlah Polsek di lingkungan Polda Metro Jaya seperti halnya di lingkungan Polsek Kawasan Sunda Kelapa. “Kapolda Metro Jaya pantas menjadikan kepolmasan yang sudah terbangun ideal di sejumlah polseknya, sebagai proyek percontohan bagi polsek-polsek lain,” tuturnya.

Selanjutnya, Kapolda dan jajarannya segera membangun jaringan kepolmasan yang lebih kuat di seluruh wilayah hukum Polda Metro, termasuk bekerja sama dengan pemerintah setempat serta instansi terkait lainnya. “Kalau kepolmasan yang sudah ideal di sejumlah Polsek kurang didukung satu jaringan yang lebih besar, maka satu saat kegiatan Polmas di Polsek Polsek yang sudah ideal ini, bakal memudar karena derasnya urbanisasi di Jakarta,” tandas Kisnu.

Ia mengingatkan, ada persoalan sosial yang muncul di satu polsek, tetapi solusinya justru ada di polsek lain, misalnya soal premanisme, pengangguran, dan lapangan kerja. “Perlu komunikasi dan kerjasama antar polsek, polres, Polda. Selain itu, soal lapangan kerja ini kan bukan wilayah polisi? Padahal di balik persoalan pengangguran, ada persoalan premanisme yang menjadi wilayah polisi. Oleh sebab itu, jaringan polisi perlu dukungan jaringan pemerintah setempat dan instansi terkait lainnya,” tutur Kisnu.