Mogok Sopir Transjakarta Bukan Cuma Masalah Gaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Mogoknya seratusan sopir transjakarta yang di bawah Jakarta Express Trans (JET) ternyata bukan hanya masalah rapelan gaji yang belum dibayar. Namun, kasus ini sebagai bukti pengelolaan bus transjakarta tidak profesional.

Manajer Operasional PT JET Marulam Hutabarat menyatakan, masalah gaji yang belum dibayarkan merupakan keputusan dari direksi PT JET.

"Itu keputusan direksi. Saya tidak bisa menjelaskannya. Tapi harus dilihat bahwa ini masalah bersama, bukan cuma masalah sopir atau masalah operator tetapi juga pemerintah, UP Transjakarta," kata Hutabarat di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Hutabarat mengatakan, pada 14 Juni 2013 ini, kontrak kerja PT JET dengan UP transjakarta berakhir. Memang ada aturan yang menyatakan harus ada lelang dan pemenang lelanglah yang berhak mengoperasikan armadanya di jalur bus transjakarta. Akan tetapi, kasus PT JET berbeda. Perusahaan ini adalah konsorsium dari beberapa pengusaha angkutan umum yang kehilangan trayeknya dan sejumlah armada karena pada jalur yang sama beroperasi bus transjakarta.

"Sesuai keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT JET merupakan pengecualian dan tidak harus ikut lelang. Namun, kini nasib kami tidak jelas," jelas Hutabarat.

Hutabarat menilai, perlu ada dialog terbuka antara pemerintah dan pengusaha. Harus ada kesepahaman bersama bahwa inti dari reformasi sistem transportasi publik adalah peningkatan kualitas layanan bukan semata mencari untung. Dalam hal operasional bus transjakarta, harus ada aturan jelas tentang siapa yang boleh ikut mengoperasikan bus di koridor-koridornya. Kewajiban pemerintah dan operator juga jelas sejak awal.

Poin penting yang harus digarisbawahi, kata dia, pramudi sebagai ujung tombak layanan bus transjakarta apakah sudah sesuai aturan yang berlaku kalau ternyata hanya sebagai karyawan kontrak terus menerus. Mungkin dari kasus mogok ini bisa jadi momentum mewujudkan reformasi angkutan publik massal secara benar di Jakarta.