PKS: Selain BLSM, Opsi Kompensasi Koalisi Sudah Diatur UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung Pemerintah pekan lalu, ada empat opsi yang rencananya akan diusulkan dalam rapat pembahasan APBN-P 2013 sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi ternyata selain BLSM, tiga opsi lain memang sudah ada nomenklaturnya dalam UU APBN.

Keempat opsi tersebut adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan koalisi mengusulkan BLSM diberikan pada 15,53 juta keluarga miskin, dengan besaran Rp 150 ribu per bulan selama lima bulan. Sementara detail untuk tiga opsi lain akan diserahkan pada mekanisme pembahasan RAPBN-P 2013.

"Kalau usulannya itu, dari empat opsi tersebut ya hanya BLSM yang baru," kata Wakil Ketua DPR dari FPKS, Sohibul Iman, menyikapi usulan tersebut, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (12/6/2013). Tiga opsi yang lain, tegas Iman, sudah menjadi nomenklatur yang memang tersedia dalam UU APBN dan tinggal ditentukan detail besaran maupun jumlahnya.

Sikap PKS

Sohibul mengatakan sikap partainya atas rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak akan diwakili oleh pandangan akhir fraksi dalam pembahasan RAPBN-P 2013. Dia memperkirakan pembahasan akhir rancangan anggaran tersebut akan digelar antara tanggal 17 sampai 20 Juni 2013. "Hitungannya sebulan sejak surat Presiden (terkait RAPBN-P dan pengajuan rencana kenaikan harga BBM) diterima DPR," kata dia.

Tapi Sohibul tak menepis ada kemungkinan partainya membuat pernyataan khusus sebagai sikap atas rencana kenaikan harga BBM. "Hanya saja, karena ini pembahasan anggaran, kemungkinan sikap partai ya di pandangan akhir fraksi itu," kata dia.

Sikap koalisi minus PKS

Sekretariat Gabungan partai koalisi pendukung pemerintah menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski keputusan kenaikan haga adalah domain pemerintah, kebijakan itu mendapat dukungan partai koalisi selain PKS yang tak hadir dalam pertemuan pada Selasa (4/6/2013). Alasan dukungan koalisi, kenaikan harga BBM adalah pilihan untuk menyelamatkan keuangan negara.

Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy menyatakan bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai upaya terakhir penyehatan APBN. Pasalnya, prognosis terlampauinya defisit fiskal tiga persen telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (4/6/2013) malam. Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM itu, telah disepakati juga bantalan untuk kompensasinya. Empat opsi kompensasi akan mereka usulkan dalam pembahasan RAPBN-P 2013.