Basuki Marah, Ini Tanggapan Kadis Perumahan DKI

Kompas.com - 13/06/2013, 18:13 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung membantah pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan mempersulit proses administrasi penghuni Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Yonathan mengklaim bahwa warga hanya diimbau untuk melengkapi berkas persyaratan penempatan rusun.

"Jadi, sebenarnya bukan dipersulit, itu disuruh untuk melengkapi berkas saja. Misalnya, kurang KTP, balik lagi ke Dinas Perumahan. Tapi, balik saja sudah dianggap dipersulit, yang namanya birokrasi itu biasa," kata Yonathan saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6/2013).

Menurut dia, Dinas Perumahan DKI tak akan berani memberikan izin menghuni kepada calon penghuni Rusun Marunda tanpa data valid dan benar. Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ia berjanji akan melaksanakan perintah Jokowi dan Basuki untuk langsung melayani permohonan warga dengan pengurusan surat di Rusun Marunda.

"Nanti kalau saya main izinkan mereka menghuni saja, dianggap salah lagi," kata Yonathan.

Kendati demikian, Dinas Perumahan DKI tetap harus menunggu koordinasi dengan Bank DKI untuk ikut melayani pengurusan surat di sana. Bank DKI, kata dia, akan membawa sistem baru dengan pelayanan online. Pelayanan oleh Dinas Perumahan dan Bank DKI akan dilayani di Rusun Marunda Klaster B. Pelayanan tersebut hanya dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB dan terbatas untuk 800 orang.

Sebelumnya, Wagub Basuki merasa kesal karena rumitnya birokrasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. "Tadi pagi saya baru marah-marah dan kesal. Bayangkan saja, surat perjanjian tinggal di rumah susun (rusun) mesti bolak-balik ke kantor Dinas Perumahan. Apa salahnya sih orang Dinas Perumahan yang bawa ke warga rusun?" kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, seharusnya pelayanan bagi warga yang tidak mampu merupakan prioritas. Selain itu, ia menilai semestinya Dinas Perumahan DKI yang harus selalu bersiaga di Rusun Marunda agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pulau Tidung Terapkan Sistem Buka Tutup Hadapi Pandemi Covid-19

    Pulau Tidung Terapkan Sistem Buka Tutup Hadapi Pandemi Covid-19

    Megapolitan
    Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

    Anies Sebut Pemprov DKI dan Pusat Masih Godok Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

    Megapolitan
    Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

    Kronologi Kaburnya Perempuan Gangguan Jiwa yang Positif Covid-19 Saat Diisolasi di Rumah

    Megapolitan
    Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

    Ada 81 Tenaga Medis DKI Jakarta Positif Covid-19, Tersebar di 30 Rumah Sakit

    Megapolitan
    Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

    Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

    Megapolitan
    Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

    Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

    Megapolitan
    17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

    17.534 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 282 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

    Megapolitan
    Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

    Sudah Anggarkan Rp 75 Miliar, Pemkot Depok Dikritik Masih Lambat Cegah Penularan Covid-19

    Megapolitan
    Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

    Penjelasan Camat Cipondoh soal Spanduk Lockdown di Kelurahan Petir

    Megapolitan
    Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

    Polres Jakarta Barat bersama Satpol PP dan TNI Lakukan Penyemprotan Disinfektan

    Megapolitan
    Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

    Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

    Megapolitan
    Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

    Seorang Wanita Positif Covid-19 Kabur dari Isolasi Mandiri di Rumahnya

    Megapolitan
    Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

    Mereka yang Batal Pulang Kampung demi Lindungi Keluarga dari Covid-19...

    Megapolitan
    ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

    ODP Covid-19 di Tebet Melarikan Diri saat Diisolasi Mandiri, Diduga Gangguan Jiwa

    Megapolitan
    5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

    5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X