Basuki Marah, Ini Tanggapan Kadis Perumahan DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung membantah pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan mempersulit proses administrasi penghuni Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Yonathan mengklaim bahwa warga hanya diimbau untuk melengkapi berkas persyaratan penempatan rusun.

"Jadi, sebenarnya bukan dipersulit, itu disuruh untuk melengkapi berkas saja. Misalnya, kurang KTP, balik lagi ke Dinas Perumahan. Tapi, balik saja sudah dianggap dipersulit, yang namanya birokrasi itu biasa," kata Yonathan saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6/2013).

Menurut dia, Dinas Perumahan DKI tak akan berani memberikan izin menghuni kepada calon penghuni Rusun Marunda tanpa data valid dan benar. Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ia berjanji akan melaksanakan perintah Jokowi dan Basuki untuk langsung melayani permohonan warga dengan pengurusan surat di Rusun Marunda.

"Nanti kalau saya main izinkan mereka menghuni saja, dianggap salah lagi," kata Yonathan.

Kendati demikian, Dinas Perumahan DKI tetap harus menunggu koordinasi dengan Bank DKI untuk ikut melayani pengurusan surat di sana. Bank DKI, kata dia, akan membawa sistem baru dengan pelayanan online. Pelayanan oleh Dinas Perumahan dan Bank DKI akan dilayani di Rusun Marunda Klaster B. Pelayanan tersebut hanya dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB dan terbatas untuk 800 orang.

Sebelumnya, Wagub Basuki merasa kesal karena rumitnya birokrasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. "Tadi pagi saya baru marah-marah dan kesal. Bayangkan saja, surat perjanjian tinggal di rumah susun (rusun) mesti bolak-balik ke kantor Dinas Perumahan. Apa salahnya sih orang Dinas Perumahan yang bawa ke warga rusun?" kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, seharusnya pelayanan bagi warga yang tidak mampu merupakan prioritas. Selain itu, ia menilai semestinya Dinas Perumahan DKI yang harus selalu bersiaga di Rusun Marunda agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.