Anomali Cuaca, Normalisasi, dan Perusakan Jalan Beriringan

Alat berat mengeruk salah satu sisi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis (13/6). Pengerukan itu merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum menormalisasi Ciliwung. Debit air sungai ini ditargetkan semakin besar, hingga 750 meter per detik dengan lebar sungai 50 meter. Normalisasi diharap bisa mengurangi potensi bencana, apalagi kini hujan dan kemarau tak jelas lagi batasnya.

Terkait anomali cuaca, penduduk yang bermukim di Pondok Labu dan Petogogan di dekat aliran Sungai Krukut, Kalibata di bantaran Ciliwung, serta sebagian Kecamatan Pesanggrahan di pinggir Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, terus waspada jika tiba-tiba banjir datang.

”Saya selalu siap puluhan karung berisi pasir untuk tanggul depan rumah. Kadang di sini hujan tak deras tetapi tetap saja bisa meluap,” kata Sutarmiyati, warga Ulujami, Pesanggrahan.

Perumahan di IKPN Bintaro, Pesanggrahan, beberapa kali kebanjiran sampai akhir April lalu.

Namun, beberapa pihak meyakini, bencana banjir tak terkait dengan anomali cuaca.

Abdul Kodir dari Komunitas Ciliwung Condet mengatakan, warga Jakarta selalu khawatir karena berbagai prediksi, seperti potensi banjir besar lima tahunan. ”Sudah beberapa tahun cuaca susah diprediksi, sudah tentu prakiraan datangnya banjir bergeser,” kata Abdul.

Sudirman Asun dari Ciliwung Institute menyatakan, ketika banyak hujan, justru menolong upaya aktivis lingkungan menanam pohon di bantaran sungai.

”Kami enggak terlalu pusing mikir nyiram,” katanya.

Baik Abdul maupun Sudirman meyakini, untuk mereduksi potensi bencana banjir, longsor, dan kekeringan, harus ada upaya bersama menjaga lingkungan.

Beberapa hal yang perlu segera dilakukan adalah penetapan secara jelas batas garis sempadan sungai (GSS). Jika posisi GSS sudah jelas, akan terlihat kawasan permukiman, industri, dan lainnya yang melanggar peruntukan lahan. ”Selanjutnya, tertibkan semua yang melanggar itu,” kata Abdul.

Aktivis pelestari sungai meminta pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat luas melihat masalah secara utuh. Warga yang membangun rumah di sempadan sungai, bahkan sebagian berdiri di atas sungai, tidak hanya memunculkan potensi bencana bagi dirinya, tetapi juga orang lain.

Dilihat dari posisi ini, pemerintah seharusnya mudah menentukan posisi untuk menelurkan kebijakan yang melindungi hak asasi masyarakat.

Pola pikir serupa, kata Abdul, bisa diterapkan dalam melihat kasus kawasan hulu Puncak, Bogor, yang terus beralih fungsi menjadi tempat wisata, vila/hotel, dan perkebunan.

Secara beriringan, harus berlaku kebijakan dan ketentuan tegas soal pengelolaan sampah dari kawasan hulu hingga hilir Jakarta.

Akan tetapi, harapan dua aktivis penyelamat sungai itu terbentur kenyataan. Sampai Kamis, sampah dalam jumlah tak terhingga mengapung terbawa arus Ciliwung. Beberapa warga terang-terangan melemparkan bungkusan plastik berisi sampah saat alat berat mengeruk pinggiran kali di Bukit Duri. (NELI TRIANA)