Melempem di Era Foke, Akankah Diet Plastik Sukses di Era Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Imbauan mengganti plastik dengan tas daur ulang di pusat perbelanjaan bukan barang baru di Jakarta. Program itu pernah dicanangkan di era pemerintahan Gubenur DKI Fauzi Bowo, tetapi tak berjalan sesuai rencana.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, program semacam itu pernah dilaksanakan sekitar tiga tahun silam. Sasarannya sama dengan program yang dilaksanakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ini, yakni toko di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta.

"Dulu ada semacam penandatanganan komitmen di antara pengelola pusat perbelanjaan dengan gubernur DKI kala itu. Cuma memang BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) DKI tidak menindaklanjutinya lagi," ujar Sarman saat dihubungi wartawan, Jumat (14/6/2013) sore.

Sarman mengatakan tidak tahu apa penyebab macetnya program tersebut. Ia mengatakan, pada dasarnya, kebijakan seperti itu harus dilandasi kemauan keras dari pemimpinnya. Oleh sebab itu, semua pihak, baik pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat usaha, maupun masyarakat luas, secara sadar serta aktif mendukung kebijakan serupa yang dicanangkan oleh Jokowi.

"Bila perlu, ada tim pemantau jalannya imbauan itu. Karena kalau sosialisasi di beberapa saja, rasanya kurang, harusnya di lapangan juga. Kami harap Jokowi ke arah sana," ujar Sarman.

Jokowi telah memberikan surat edaran Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelarangan penggunaan plastik dan imbauan menggunakan kantung daur ulang kepada pengelola pusat perbelanjaan di Jakarta pada 3 Juni 2013. Imbauan itu berupa uji coba diet plastik selama sebulan.

Meski kebijakan itu ditanggapi positif, pengelola pusat perbelanjaan menyarankan agar kebijakan yang sama juga diterapkan di pasar tradisional. Mereka menganggap pasar tradisional adalah penyumbang sampah plastik yang cukup besar.