Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Kerahkan Massa Tolak Kenaikan BBM

Kompas.com - 14/06/2013, 20:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengerahkan massa untuk menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejumlah spanduk juga akan diturunkan menjelang rapat pengesahan RAPBN-P yang memasukkan sejumlah dana kompensasi dari kenaikan harga BBM.

"Kalau pengerahan massa itu, saya rasa tidak perlu, dari partai tidak akan menurunkan massa," ujar anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Jazuli menjelaskan, partainya tidak selalu melakukan demonstrasi setiap ada permasalahan. Sikap PKS, kata Jazuli, cukup disampaikan melalui parlemen. Aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia beberapa hari lalu pun diakuinya bukan atas instruksi pengurus pusat. "Kalau ada simpatisan-simpatisan yang berinisiatif menggelar aksi silakan saja. Tetapi, dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) tidak ada instruksi itu (unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM)," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Majelis Syuro PKS Idris Lutfi mengungkapkan, spanduk-spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang sebelumnya bertebaran di berbagai kota di Indonesia sudah mulai diturunkan. Menurut Idris, spanduk itu hanya untuk menjadikan isu ini banyak mendapat perhatian.

"Karena kami merasa akibatnya sudah cukup berhasil. Banyak orang membahas soal isu ini. Maka, itu sudah tidak perlu lagi spanduknya dipasang," kata Idris.

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) dalam forum rapat paripurna. Di dalam draft RUU itu terdapat komponen dana kompensasi kenaikan harga BBM salah satunya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pengesahan dana BLSM yang terakhir disetujui Banggar sebesar Rp 9,32 triliun ini diperkirakan akan berlangsung alot.

Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan menolak dana ini. Sementara Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN sepakat. Sementara Fraksi PKB, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra tidak hadir dalam rapat pembahasan BLSM di Banggar sehingga dianggap setuju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com