Ketimbang Naikkan BBM, Basmi Mafia Pajak Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap sebagai kebijakan instan yang tidak efektif. Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercubuana, Heri Budianto mempertanyakan mengapa Pemerintah memilih kebijakan instan yang tidak popular itu ketimbang merevisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang defisit.

“Padahal APBN yang defisit bisa direvisi, tapi kenapa kebijakan instan ini yang dihadirkan sebagai poin?" kata Heri dalam diskusi bertajuk “Berebut Berkah Subsidi” di Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Dia mengatakan, lebih baik Pemerintah bekerja lebih kras lagi dengan memanfaatkan penerimaan pajak. Hal itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan membasmi mafia pajak, menekan praktek tindak pidana korupsi sehingga kas Negara dapat terisi dari pengembalian uang kerugian Negara atau dari pembayaran pajak yang terhutang.

“Membasmi mafia pajak, menekan korupsi, itu mungkin capek, tapi poinnya akan mendapatkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan menaikan harga BBM,” ucapnya.

Pandangan senada disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PDI-Perjuangan Maruarar Sirait. Sejak awal, PDIP memang menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut. Maruarar pun mengatakan, fraksinya mengusulkan solusi lain dengan meningkatkan pos-pos penerimaan dan melakukan penghematan. Misalnya, lanjut Maruarar, dengan memotong biaya perjalanan dinas yang memakan anggaran cukup besar.

“Ayo kita naikkan bea keluar batu bara, 40 triliun per tahun, kita naikkan tarif cukai untuk alkohol, minuman bersoda, rokok. Ada satu jenis rokok 20 miliar batang per tahun, dinaikan 100 perak saja sudah dapat 2 triliun, saya mendukung Presiden kalau menaikan tarif cukai, bea keluar, dan penghematan,” tuturnya.

Selain itu, Heri menyoroti rencana untuk menyalurkan kompensasi kenaikan BBM dalam empat opsi, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. Menurut Heri, pemberian kompensasi tersebut tidak mendidik masyarakat dan cenderung dimanfaatkan sebagai instrument politik partai merebut simpatik masyarakat. Dia juga mengkhawatirkan pendistribusian kompensasi tersebut akan bermasalah di kemudian hari.

“Distribusi kita jelek terkait kompensasi, bentuk kompensasi kan hanya berganti bungkus, tidak mencerdaskan masyarakat, dulu ada BLT, sekarang BLSM, sama saja. Dan ketika distribusi di lapangan bermasalah, partai-partai akan serius mengawasi, ini kan distribusi, parpol akan berhadapan langsung dengan konstituen, di situlah bermain,” ujarnya.