Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Harga BBM, Silakan Masyarakat Menilai Sikap PKS

Kompas.com - 15/06/2013, 19:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mempersilakan masyarakat untuk menilai sikap partai tersebut dalam menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. PKS akan menyampaikan pandangan utuhnya tentang sikap itu pada rapat paripurna DPR.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2013), Anis mengatakan bahwa sikap PKS yang menolak kenaikan BBM ini tidak ada hubungannya dengan hitung-hitungan politik. Ia menyesalkan pandangan berbagai pihak yang membicarakan persoalan BBM ini di luar kajian akademik ekonomi.

Anis mengatakan, PKS akan memberikan alasan penolakan itu dalam rapat paripurna DPR pada Senin (17/6/2013) pekan depan. "Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," ujar Anis.

Hari ini Anis mengadaan silaturahim dengan sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Pekanbaru. Anis mengatakan, dalam pertemua itu, sesepuh dan pengurus LAM Riau mengapresiasi sikap PKS yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. LAM juga meminta PKS konsisten menolak rencana tersebut.

Menurut Anis, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Riau yang merupakan sesepuh LAM, Tennas Efendi, menyampaikan kepadanya agar PKS tidak berubah sikap di tengah jalan dalam menolak kenaikan BBM. Mengutip pernyataan Tenas, Anis mengatakan bahwa penolakan rencana kenaikan BBM tersebut merupakan aspirasi rakyat bawah. Jika BBM dinaikkan, lanjutnya, bakal kian menyusahkan rakyat kecil sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

    Pihak Pegi Ngadu ke DPR, Minta Kapolri Dipanggil soal Kasus Vina Cirebon

    Nasional
    DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak jadi UU

    DPR Sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak jadi UU

    Nasional
    Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

    Soal Maju Pilkada Jakarta, Kaesang: Tunggu Kejutannya di Bulan Agustus

    Nasional
    Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

    Pimpin Rakernas XVII Apeksi, Walkot Surabaya Satukan Sistem Aplikasi Kota Seluruh Indonesia

    BrandzView
    Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

    Bobby Akan Tetap Minta Rekomendasi ke PDI-P untuk Maju Pilkada Sumut

    Nasional
    RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

    RUU MK Belum Disahkan, Puan: Buat Apa Terburu-buru kalau Nanti Tak Bermanfaat

    Nasional
    Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

    Komisi II Buka Peluang Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan Soal Pengunduran Diri Bos Otorita IKN

    Nasional
    KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

    KPK Akan Konfirmasi Hasto soal Informasi Baru Terkait Harun Masiku

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Janji Segera Limpahkan Berkas 20 Tersangka Lain

    Nasional
    5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

    5 Pimpinan MPR RI Sambangi Nasdem Tower

    Nasional
    Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

    Adam Deni Divonis 6 Bulan Bui di Kasus Ke-2 dengan Ahmad Sahroni

    Nasional
    Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

    Jokowi Blak-blakan soal Harga lahan di IKN

    Nasional
    Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

    Pimpinan Komisi II Kritik Putusan MA, Aturan Tak Bisa Diutak-atik demi Kepentingan Pihak Tertentu

    Nasional
    Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

    Pekan Depan, KPK Panggil Sekjen PDI-P Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

    Nasional
    Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

    Pimpinan Otorita IKN Mundur, Posisi Ridwan Kamil Disinggung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com