Kompas.com - 16/06/2013, 10:47 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melompat terlalu jauh dari sikap yang diambil oleh pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Lompatan itu akhirnya menimbulkan situasi tidak harmonis di internal koalisi dan mengancam posisi menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Sutan menjelaskan, dalam berkoalisi selalu ada code of conduct yang menjadi acuan dan koridornya. Terkait itu, PKS dianggapnya telah melenceng jauh dari kesepakatan yang disetujui bersama koalisi.

"PKS menurut saya lompat-lompat indah dia. Kadang-kadang melompat terlalu jauh, kita capek untuk nunggunya. Dan sekarang, kayaknya lebih parah lagi lompatannya," kata Sutan saat dihubungi pada Minggu (16/6/2013).

Oleh sebab itu, ujar Sutan, lompatan PKS ini bisa berimbas pada pencopotan menteri-menteri PKS seperti saat Kusmayanto Kadiman dicopot dari posisi Menteri Riset dan Teknologi. Alasannya adalah karena PKS melanggar kontrak koalisi.

"Bisa saja kejadian kalau memang mereka (PKS) tetap melawan kebijakan pemerintah. Kalau mereka tidak keluar, mungkin ada sanksi. Yang ngerasain menteri PKS," ujarnya.

Kabar mengenai berpisahnya PKS dari barisan koalisi partai pendukung pemerintah ini terus menggelinding. Semua semakin meruncing saat PKS mengeluarkan sikap resminya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi yang lain, sikap berseberangan PKS itu tidak diimbangi dengan keputusan hengkang dari koalisi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), PKS menantang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

    Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

    Nasional
    Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

    Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

    Nasional
    LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

    LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

    Nasional
    Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

    Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

    Nasional
    Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

    Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

    Nasional
    Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

    Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

    Nasional
    KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

    KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

    Nasional
    Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

    Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

    Nasional
    Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

    Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

    Nasional
    Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

    Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

    Nasional
    Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

    Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

    Nasional
    LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

    LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

    Nasional
    Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

    Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

    Nasional
    LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

    LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

    Nasional
    LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

    LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.