Kompas.com - 16/06/2013, 16:56 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera sama saja memerintahkan tiga kadernya yang duduk sebagai menteri untuk menyengsarakan rakyat jika tidak menarik ketiga menteri tersebut sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alalsannya, semua menteri bertugas menyosialisasikan program pemerintah.

"Kalau kita ikuti logika PKS bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat, berarti PKS menyuruh seluruh menterinya menyosialisasikan program yang menyengsarakan rakyat," kata Didi, di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Seperti diketahui, PKS menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM dengan berbagai alasan. Salah satunya akan menyengsarakan rakyat akibat kenaikan harga-harga. Meski berada di koalisi tetapi berseberangan dengan sikap pemerintah, PKS tidak akan keluar koalisi.

Didi menyebut PKS sebagai pengkhianat yang hanya ingin mendukung kebijakan populer. Seharusnya, kata dia, PKS juga harus siap dengan kebijakan yang tak populer atau bakal menurunkan elektabilitas partai.

"PKS sungguh tidak bertanggung jawab, bersikap bunglon. Harusnya malu. Jangan sekadar untuk kepentingan politik sesaat, meningkatkan elektabilitas. Tidak heran juga kalau disebut penolakan kenaikan harga BBM sebagai pengalihan isu korupsi yang menjerat kader utama mereka," kata Didi.

Didi menyarankan PKS mengambil sikap yang jelas alias oposisi. Ia lebih menghormati penolakan yang sama oleh PDI Perjuangan lantaran memang oposisi.

"Ini PKS lebih oposisi dari oposisi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Ketika disinggung code of conduct koalisi bahwa keputusan akhir ada di tangan Presiden, ia mengatakan, Presiden tentu akan bijaksana dalam menyikapi PKS. 

"Kita serahkan ke Presiden," ucapnya.

Seperti diberitakan, dalam code of conduct koalisi disebutkan, apabila tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama dalam koalisi, maka parpol yang bersangkutan dapat mengundurkan diri. Jika tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir.

Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

    Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

    Nasional
    KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

    KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

    Nasional
    Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

    Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

    Nasional
    Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

    Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

    Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

    Nasional
    Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

    Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

    Nasional
    Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

    Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

    Nasional
    Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

    Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

    Nasional
    PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

    PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

    Nasional
    Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

    Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

    Nasional
    Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

    Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

    Nasional
    Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

    Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

    Nasional
    4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

    4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

    Nasional
    Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

    Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

    Nasional
    Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

    Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.