Kompas.com - 17/06/2013, 06:47 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang paripurna DPR yang digelar Senin (17/6/2013) diprediksi bakal berlangsung alot. Agenda sidang paripurna ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2013. Di dalamnya tersempil anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

BLSM adalah kompensasi dari pemerintah untuk meredam gejolak dampak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pihak yang kontra sering memelesetkan program tersebut menjadi "balsem".

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (13/6/2013), besaran dana untuk BLSM disepakati Rp 9,32 triliun, turun lebih dari Rp 2 triliun dibandingkan usulan semula Rp 11,6 triliun. Penurunan nominal itu diikuti dengan berkurangnya waktu pembagian BLSM, dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

Ketua Banggar DPR Achmadi Noor Supit menyatakan, mayoritas fraksi sepakat BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 per bulan setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Dari sini kami ada penghematan sebesar Rp 2,3 triliun yang akan diarahkan untuk dana infrastruktur," kata Supit, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). Adapun kenaikan harga BBM hampir pasti terjadi, tak peduli derasnya gelombang penolakan sampai saat ini.

Mengacu pada Pasal 8 Ayat 10 Undang-Undang APBN 2012, pemerintah memang memiliki kuasa untuk menyesuaikan harga BBM. Dengan catatan, ada alasan mendasar yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah menyampaikan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk penyelamatan keuangan negara.

Rencananya, harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, dan harga solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Namun begitu, alasan pemerintah tak bisa diterima oleh semua fraksi, khususnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi PDI Perjuangan.

Penolakan kedua fraksi menggunakan dasar proyeksi Bank Indonesia, yang menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi mencapai 7,76 persen. Bila proyeksi itu benar, akan ada risiko pelemahan sendi perekonomian Indonesia. Penolakan pun lalu merembet ke Fraksi Partai Gerindra dan Hanura. Apalagi setelah pemerintah ngotot menggulirkan BLSM sebagai bantalan naiknya harga BBM.

"Kalau mereka menolak ya silakan, toh (harga) BBM bakal naik. Kita tidak ada masalah," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menanggapi penolakan beberapa fraksi itu.

Pemicu utama penolakan adalah pemberian BLSM yang dituding potensial dipolitisasi oleh partai tertentu karena diberikan pada tahun politik. Selain itu, fraksi penolak juga menuntut program kompensasi sejenis diberikan tanpa perlu menaikkan harga BBM.

"Ada yang bilang PDI-P sepakat dengan BLSM, Anda keliru. PDI-P tidak berempati pada rakyat, itu keliru. Ada cara lain yang lebih bermartabat, penguatan ekonomi pedesaan," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto.

Jika sudah begini, hujan interupsi kemungkinan bakal terjadi di paripurna. Kita lihat apakah "balsem" akan lolos dari gedung Parlemen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi I DPR Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM yang Berpotensi Munculkan Inflasi

    Anggota Komisi I DPR Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM yang Berpotensi Munculkan Inflasi

    Nasional
    Sidang Etik untuk Tentukan Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Segera Digelar

    Sidang Etik untuk Tentukan Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Segera Digelar

    Nasional
    Airin Sempat Terpikir Tak Ingin Maju Pilkada Tangsel 2016 karena Kasus Suaminya

    Airin Sempat Terpikir Tak Ingin Maju Pilkada Tangsel 2016 karena Kasus Suaminya

    Nasional
    Polri Periksa 16 Saksi Terkait Penghilangan dan Perusakan CCTV di Rumah Ferdy Sambo

    Polri Periksa 16 Saksi Terkait Penghilangan dan Perusakan CCTV di Rumah Ferdy Sambo

    Nasional
    2 Alat Bukti yang Jerat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

    2 Alat Bukti yang Jerat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Diserahkan ke Kejaksaan Hari Ini

    Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Diserahkan ke Kejaksaan Hari Ini

    Nasional
    Cerita Airin Ketika Sang Suami Terjerat Korupsi...

    Cerita Airin Ketika Sang Suami Terjerat Korupsi...

    Nasional
    Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus

    Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus

    Nasional
    Jadi Tersangka, Istri Ferdy Sambo Belum Ditahan karena Sakit

    Jadi Tersangka, Istri Ferdy Sambo Belum Ditahan karena Sakit

    Nasional
    Polri Investigasi Dua Laporan Polres Jaksel Terkait Kematian Brigadir J

    Polri Investigasi Dua Laporan Polres Jaksel Terkait Kematian Brigadir J

    Nasional
    Istri Ferdy Sambo Tersangka, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

    Istri Ferdy Sambo Tersangka, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

    Nasional
    Irwasum: 6 Polisi yang Langgar Etik di Kasus Brigadir J Diduga Lakukan Pidana Halangi Penyidikan

    Irwasum: 6 Polisi yang Langgar Etik di Kasus Brigadir J Diduga Lakukan Pidana Halangi Penyidikan

    Nasional
    CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J

    CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan 'Scientific Crime Investigation'

    Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan "Scientific Crime Investigation"

    Nasional
    Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

    Usut Dugaan Suap Maming, KPK Periksa Mantan Kepala Desa Terkait Lahan Pelabuhan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.