Kompas.com - 17/06/2013, 11:16 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tak hanya menolak kebijakan itu, PKS juga menyiapkan RAPBN-P 2013 tandingan yang akan disampaikan rapat paripurna, Senin (17/6/2013).

"Fraksi tetap dengan sikapnya, menolak kenaikan harga BBM. Sikap ini tidak berubah dan akan tetap perjuangkan dalam rapat paripurna. Kalau kami menolak BBM, tidak ada opsi BLSM," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senin.

Oleh karena itu, lanjutnya, PKS menyiapkan RAPBN-P tandingan. Dalam RAPBN-P tandingan itu, PKS menyatakan bahwa negara sebenarnya bisa memaksimalkan sumber-sumber pendapatan lain tanpa harus menghadirkan subsidi BBM yang bisa membebani APBN. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan energi alternatif atau pun dengan memaksimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Terkait dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Hidayat pesimistis gelontoran dana ini bisa membantu rakyat miskin. "Dana BLSM ini yang akan disantuni adalah 15,5 juta warga, padahal orang miskin ada 50 juta," ujarnya.

Ia juga meragukan mekanisme pendistribusian BLSM di lapangan karena banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan BLSM. Selain itu, Hidayat mengatakan, PKS menilai negara seharusnya melindungi rakyat miskin tanpa atau dengan adanya kenaikan harga BBM.

"Jadi sudah jadi kewajiban negara untuk melindungi. Tidak ada kaitannya soal naik atau tidaknya BBM," kata dia. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

    Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

    Nasional
    UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

    UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

    Nasional
    KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

    KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

    Nasional
    Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

    Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

    Nasional
    Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

    Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

    Nasional
    Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

    Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

    Nasional
    Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

    Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

    Nasional
    Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

    Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

    Nasional
    Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

    Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

    Nasional
    MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

    MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

    Nasional
    Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

    Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

    Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

    Nasional
    Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

    Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

    Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

    Nasional
    Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

    Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.