Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Koalisi Jelang Paripurna Tanpa Kehadiran PKS

Kompas.com - 17/06/2013, 11:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima fraksi dari partai koalisi melakukan konsolidasi, Senin (17/6/2013) pagi, di ruang kerja Ketua DPR Marzuki Alie. Kelima fraksi itu melakukan konsolidasi sebelum rapat paripurna yang diagendakan untuk mengesahkan RAPBN-P 2013. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tampak dalam rapat konsolidasi ini. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membenarkan ketidakhadiran PKS.

"PKS tidak hadir tapi tentunya PKS masih bersama koalisi. Jadi masih bersama-sama," ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senin pagi.

Selain Demokrat, fraksi partai koalisi lain yang hadir yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar. Rapat membahas tentang sikap terakhir koalisi untuk mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi dan dana kompensasi yang masuk dalam postur RAPBN-P 2013.

Sementara itu, Fraksi PKS lebih memilih melakukan rapat fraksi sendiri di lantai III Nusantara I Kompleks Parlemen. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan fraksinya tidak undang.

"Secara prinsip bahwa kami tidak hadir, lebih tepatnya kami tidak diundang. Prinsipnya bagi kami bukan hal yang harus dipikirkan serius," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan fraksinya tetap akan menolak kenaikan harga BBM dan RAPBN-P 2013 meski berseberangan dengan sikap partai koalisi lainnya. Anggota Majelis Syuro PKS itu mengungkapkan tidak mau ambil pusing dengan tidak diundangnya PKS dalam rapat koalisi.

"Tidak mau pusing karena kan bukan kali ini saja. Kami sudah dua kali tidak diundang dalam rapat-rapat setgab sebelumnya," ucap Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada Senin (17/6/2013) pagi dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Di dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com