Jelang Paripurna, Dua Fraksi Berubah Sikap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Sidang Paripurna RUU APBN Perubahan 2013, dua fraksi di DPR, Fraksi Gerindra dan Hanura, mencair dan menyatakan mendukung pemerintah untuk menggelontorkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin megatakan, fraksi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi mendukung BLSM dengan catatan tak menggunakan dana pinjaman asing.

"Tapi (BLSM) ini pinjaman biaya dari mana? Kalau dibiayai pinjaman ADB, kami akan menolak," kata Saleh, Senin (17/6/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Wibowo mengatakan, Gerindra tidak dalam posisi untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan pemberian BLSM sebagai kompensasinya.

"BLSM, kami tidak ada kompetensi untuk menolaknya. Yang penting penggunaannya. Mau tidak mau kan harus jalan," ujarnya.

BLSM adalah kompensasi dari pemerintah untuk meredam naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (13/6/2013), besaran dana untuk BLSM akhirnya disepakati menjadi Rp 9,32 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 2 triliun karena usulan BLSM sebelumnya adalah Rp 11,6 triliun. Penurunan itu diikuti dengan berkurangnya waktu pemberian dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

Ketua Banggar DPR, Achmadi Noor Supit menyatakan, mayoritas fraksi sepakat BLSM diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala keluarga mendapat Rp 150.000 perbulan setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Adapun, kenaikan harga BBM hampir pasti terjadi. Mengacu pada Undang-Undang APBN 2012, Pasal 8, Ayat 10, pemerintah memang memiliki kuasa untuk menyesuaikan harga BBM. Dengan catatan, ada alasan mendasar yang melatarbelakanginya.

Pemerintah telah menyampaikan bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk penyelamatan keuangan negara. Rencananya, harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter, dan harga solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Akan tetapi, alasan pemerintah tak bisa diterima oleh semua fraksi, khususnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi PDI Perjuangan. Karena berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi 7,76 persen sehingga berpotensi melemahkan sendi perekonomian Indonesia.

Apalagi, setelah pemerintah berencana menggulirkan BLSM. Bantuan ini dinilai berpotensi dipolitisir oleh partai tertentu karena diberikan di tahun politik.