Kompas.com - 17/06/2013, 14:23 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membatasi jam buka sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta, khususnya kelab malam dan diskotek. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi peredaran narkotika, psikotropika dan zat berbahaya atau Napza.

"Secara peralahan-lahan dikurangi," ujar Jokowi seusai rapat koordinasi dengan Menkokesra, Badan Narkotika Nasional dan Kementrian Kesehatan terkait Penguatan Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Penyalahgunaan Napza di Kemenkokesra, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013) siang.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta telah menerapkan jam buka bagi tempat hiburan malam di Jakarta beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, Jokowi perlu melakukan koordinasi lagi dengan dinas-dinas terkait jika ingin menerapkan kebijakan jam buka yang baru.

"Kemarin sudah pernah dikurangi dua jam. Tidak mungkin kan baru buka jam delapan, tapi jam sembilan sudah tutup. Makanya nanti saya omongin dengan Dinas Pariwisata," ucap Jokowi.

Gubernur yang hobi "blusukan" itu mengakui jika Jakarta memang telah menjadi pasar bagi barang haram tersebut. Oleh sebab itu, ia menegaskan, pengawasan ketat terhadap sejumlah tempat hiburan malam, termasuk mengatur jam buka tempat hiburan malam itu, mutlak diperlukan.

Lima tindak lanjut

Rapat koordinasi tertutup yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono itu menyepakati lima poin tindak lanjut menekan pengguna Napza di DKI Jakarta. Pertama, mengimplementasikan rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba periode 2011-2015.

"Kedua, penguatan kelembagaan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah terkait IPWL serta percepatan pemanfaatan anggaran wajib lapor di puskesmas dan rumah sakit," ujar Agung.

Ketiga, perlunya data sebaran berdasarkan wilayah, status pekerjaan, pendidikan bagi korban meninggal akibat Napza atau narkoba. Keempat, melakukan intensifikasi pengawasan dan pemantauan tempat hiburan dari korban penyalahgunaan dan peredaran Napza.

"Kelima, mencegah kekambuhan (relaps) pengguna dengan pemberdayaan petugas sosial sebagai fasilitator, motivator, dan konselor," ujar Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    27th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.