FPD: Tolak Kenaikan Harga BBM Berarti Setujui Penyelundupan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasih mengatakan fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berarti menyetujui adanya penyelundupan dan pro subsidi BBM dinikmati orang kaya.

"Jika ada penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, berarti partai tersebut mendukung adanya penyelundupan dan pro orang kaya," kata Achsanul saat Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).

Achsanul menilai, saat ini anggaran subsidi BBM hanya dinikmati oleh 70 persen orang kaya dan 10 persen hanya dinikmati oleh orang miskin. Sementara itu sisanya sebanyak 20 persen dinikmati oleh penyelundup. Bila ada fraksi yang menolak kenaikan BBM bersubsidi , maka fraksi tersebut pro orang kaya dan pro penyelundupan.

"Semua presiden (bahkan sebelum era Presiden SBY) pun tidak ingin menyengsarakan rakyatnya. Kalaupun ada alternatif tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, mestinya harus dilakukan saat berkuasa dulu," jelasnya.

Bagi Achsanul, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini memang sudah menjadi wewenang pemerintah, khususnya saat menyampaikan APBN 2013 dulu. Namun di sisi lain, pemerintah juga ingin menyehatkan anggaran fiskal dan sekaligus mampu meningkatkan penerimaan negara.

"Apalagi langkah pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara juga perlu diapresiasi," jelasnya. Sejak 2010 hingga 2013, target penerimaan negara selalu bertambah, yaitu Rp 100 triliun (2010), Rp 200 triliun (2011), Rp 240 triliun (2012) dan Rp 300 triliun (2013).