Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS "Ngeri" Lihat Iklan Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 17/06/2013, 17:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menuding pemerintah tidak sensitif akan penderitaan yang tengah dihadapi rakyatnya ketika menaikkan harga BBM bersubsidi. Politisi PKS Fahri Hamzah bahkan mengaku "ngeri" dengan iklan sosialisasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dibuat pemerintah.

"Saya ngeri, bagaimana pemerintah membuat iklan untuk meyakinkan rakyat Indonesia seolah-olah ini kebijakan yang paling benar. Sembilan tahun berkuasa, subsidi ini salah sasaran enggak?" ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Fahri menuding pemerintah selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran, kata Fahri, akhirnya terpaksa ditimpakan kepada rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubisidi. "Pemerintah ini tidak sensitif. Kebijakan pemerintah ini meskipun dikampanyekan di media massa, tidak ada satu pun yang membalik pandangan rakyat bahwa masyarakat terpaksa mengambil energi yang lebih mahal," ucap Fahri.

Anggota Komisi III DPR ini pun tak tanggung-tanggung menyebut pemerintah gagal dalam sektor energi. Fahri juga menganalogikan pemerintah menyuguhkan "orkestra yang fals" untuk rakyat.

"Di satu sisi kita bicara peningkatan APBN, tapi kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," kata Fahri. Dia juga mengatakan, PKS tegas menolak kenaikan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini pun meminta agar DPR segera mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas RUU APBN-P 2013 yang memuat sejumlah dana kompensasi atas kenaikan harga BBM. Di dalam rapat paripurna yang masih berlangsung, empat fraksi menolak mengesahkan rancangan tersebut. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Sementara itu, kelima fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujuinya. Mekanisme pengambilan keputusan hingga kini masih dirundingkan karena adanya dua perbedaan pandangan tersebut.

Seperti diberitakan, jika RAPBN-P 2013 ini disetujui, maka pemerintah akan langsung menaikkan harga BBM pekan depan. Harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, sementara solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Setelah BBM dinaikkan, maka pemerintah menggelontorkan dana kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk rakyat miskin selama lima bulan. Dana BLSM ini mencapai Rp 9,32 triliun untuk 15,5 juta warga miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com