Kompas.com - 17/06/2013, 19:52 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang APBN 2013, pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR.

"Kapan pun pemerintah merasa perlu menaikkan harga BBM, silakan. Tahun lalu sudah diketok bahwa menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Sudah tidak bisa DPR mengatakan tidak setuju," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Hal itu dikatakan Jero menyikapi masih adanya penolakan 4 fraksi di DPR terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pembahasan APBN Perubahan 2013.

Jero mengatakan, pemerintah hanya membutuhkan persetujuan penambahan kompensasi untuk rakyat miskin dari DPR. Selama ini, pemerintah sudah menjalankan sejumlah program untuk rakyat miskin seperti beasiswa dan beras miskin.

Lantaran harga BBM akan dinaikkan, lanjut Jero, pemerintah ingin menambah kompensasi semua program tersebut ditambah program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta keluarga masing-masing Rp 150.000 per bulan.

"Masak memberikan bantuan kepada rakyat yang susah tidak disetujui? Kemungkinan besar disetujui. Tapi masih banyak yang tidak mengerti. Dikiranya untuk menaikkan harga BBM perlu persetujuan DPR. Padahal tidak perlu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Seperti diberitakan, pemerintah ingin menaikkan premium menjadi Rp 6.500 per liter dan Rp 5.500 per liter. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali mengatakan, kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah seluruh kompensasi siap. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan kenaikan harga-harga kebutuhan.

Sebanyak empat fraksi di DPR masih menolak pengesahan RAPBNP 2013 menjadi UU dengan berbagai alasan. Fraksi tersebut, yakni F-PDIP, F-PKS, F-Gerindra, dan F-Hanura. Lima fraksi lain mendukung pengesahan APBNP 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tjahjo Kumolo Wafat, Cak Imin: Seluruh Tenaga dan Pemikiran Beliau Dicurahkan Bangsa

    Tjahjo Kumolo Wafat, Cak Imin: Seluruh Tenaga dan Pemikiran Beliau Dicurahkan Bangsa

    Nasional
    Hari Bhayangkara, Wapres Minta Polri Perbaiki Kualitas Personelnya

    Hari Bhayangkara, Wapres Minta Polri Perbaiki Kualitas Personelnya

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia karena Komplikasi Organ Dalam

    Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia karena Komplikasi Organ Dalam

    Nasional
    Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

    Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Nasional
    Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

    Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

    Nasional
    OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

    OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

    Nasional
    Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

    Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

    Nasional
    Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

    Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

    Nasional
    Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

    Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

    Nasional
    BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

    BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

    Nasional
    Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

    Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

    Nasional
    Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

    Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

    Nasional
    Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

    Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

    Nasional
    Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

    Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.