Kompas.com - 17/06/2013, 20:08 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, alotnya proses lobi pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 terjadi karena Fraksi PKS dan PDI Perjuangan tetap bersikukuh menolaknya. Rapat akhirnya terhenti lebih dari tiga jam dan proses lobi juga belum membuahkan hasil.

"PKS dan PDIP (paling keras menolak). Kalau Hanura nggak terlalu," kata Marzuki, di sela-sela rehat rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Marzuki menuturkan, agenda lobi sebenarnya hanya berkutat pada keputusan menolak atau menerima pengesahan APBN Perubahan 2013. Namun begitu, silang pendapat mengalami kebuntuan karena ada ketidaksepemahaman dalam penafsiran Pasal 8 Ayat 10 UU APBN.

Menurut Marzuki, jika PDI Perjuangan dan PKS tidak setuju dengan argumentasi pihaknya, maka hal tersebut dapat diartikan kedua fraksi tersebut mengeluarkan sikap menolak. Hingga pukul 19.50, lobi masih berlangsung.

"Diputar-putar di Pasal 8 Ayat 10. Kalau tidak setuju pasalnya, berarti menolak sebenarnya," ujarnya.

Sebelumnya, ada empat fraksi yang menolak pengesahan rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) tahun 2013. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Pandangan Fraksi Partai Hanura disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR, Erik Satyawardhana. Erik memaparkan, terjadinya defisit keuangan negara yang menjadi alasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukanlah karena subsidi yang membengkak, tetapi karena kesalahan pengelolaan.

"Sehingga kenaikan BBM tidak relevan. Fraksi Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM, dan menolak mengesahkan APBN-P 2013," ujar Erik.

Untuk diketahui, draf RAPBN-P 2013 merupakan anggaran perubahan yang dilakukan dengan pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi. Di dalam postur anggaran itu juga terdapat dana-dana kompensasi dari kebijakan kenaikan BBM seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), raskin, program keluarga harapan, dan bantuan siswa miskin.

Sikap penolakan draf RAPBN-P yang juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Sikap fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Fary Francis.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

    Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi

    Nasional
    KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

    KSP: Pemilihan Pemimpin IKN Tak Ada Kaitan dengan Pemilu, Jokowi Sudah Tidak Ada Kepentingan Politik

    Nasional
    KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

    KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

    Nasional
    Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

    Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

    Nasional
    Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

    Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

    Nasional
    Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

    Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

    Nasional
    Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

    Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

    Nasional
    Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

    Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

    Nasional
    Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

    Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

    Nasional
    KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

    KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

    Nasional
    RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

    RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

    Nasional
    KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

    KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

    Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

    Nasional
    Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

    Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.