Kompas.com - 17/06/2013, 20:30 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Lobi antarpimpinan fraksi di sela-sela rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (17/6/2013) masih tak membuahkan hasil. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menuntut adanya postur anggaran baru dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, lobi tak berjalan karena setiap fraksi berpegang teguh pada pendiriannya. Fahri juga menyebutkan ada fraksi yang memaksakan opsi voting dalam rapat paripurna yakni menerima atau menolak RAPBN-P 2013. Kedua hal itu, lanjutnya, tetap membuka peluang bagi kenaikan harga BBM.

"Kalau kami memilih menolak dan kembali ke APBN 2013 dan tandanya pemerintah tetap bisa menaikkan BBM berubsidi. Peluang kenaikan BBM tetap ada. Kami tidak mau itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam.

Fahri mengatakan, F-PKS ingin postur anggaran yang disampaikan fraksinya kepada Banggar turut dijadikan pilihan dalam mekanisme voting nanti. Jika ternyata lobi pimpinan fraksi masih tak juga menemui kesepakatan, maka Fahri menegaskan pihaknya siap berdebat dalam forum paripurna. Opsi walkout juga dipertimbangan sebagai opsi terakhir PKS apabila forum rapat paripurna menolak usul PKS.

"Kalau kami enggak punya opsi gimana? Ngomong panjang lebar kalau opsi kami hilang, gimana mau (ikut) voting?" tukas Fahri saat ditanyakan tentang peluang walkout.

Sebelumnya, rapat paripurna beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 diskors hingga dua kali. Penskorsan terakhir dilakukan terkait perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak mengesahkan RAPBN-P 2012 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Adapun kelima fraksi yang mendukung yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan draf RUU APBN-P untuk segera disahkan.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan men-skorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

    Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

    Nasional
    UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

    Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

    Nasional
    Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

    Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

    Nasional
    Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

    Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

    Nasional
    HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

    HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

    Nasional
    2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

    2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

    Nasional
    Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

    Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

    Nasional
    Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

    Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

    Nasional
    Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

    Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

    Nasional
    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

    Nasional
    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Kritik Faisal Basri soal Proyek IKN yang Bebani APBN hingga Peluang Jadi Skandal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.