Kompas.com - 17/06/2013, 20:30 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Lobi antarpimpinan fraksi di sela-sela rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (17/6/2013) masih tak membuahkan hasil. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menuntut adanya postur anggaran baru dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan, lobi tak berjalan karena setiap fraksi berpegang teguh pada pendiriannya. Fahri juga menyebutkan ada fraksi yang memaksakan opsi voting dalam rapat paripurna yakni menerima atau menolak RAPBN-P 2013. Kedua hal itu, lanjutnya, tetap membuka peluang bagi kenaikan harga BBM.

"Kalau kami memilih menolak dan kembali ke APBN 2013 dan tandanya pemerintah tetap bisa menaikkan BBM berubsidi. Peluang kenaikan BBM tetap ada. Kami tidak mau itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam.

Fahri mengatakan, F-PKS ingin postur anggaran yang disampaikan fraksinya kepada Banggar turut dijadikan pilihan dalam mekanisme voting nanti. Jika ternyata lobi pimpinan fraksi masih tak juga menemui kesepakatan, maka Fahri menegaskan pihaknya siap berdebat dalam forum paripurna. Opsi walkout juga dipertimbangan sebagai opsi terakhir PKS apabila forum rapat paripurna menolak usul PKS.

"Kalau kami enggak punya opsi gimana? Ngomong panjang lebar kalau opsi kami hilang, gimana mau (ikut) voting?" tukas Fahri saat ditanyakan tentang peluang walkout.

Sebelumnya, rapat paripurna beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 diskors hingga dua kali. Penskorsan terakhir dilakukan terkait perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak mengesahkan RAPBN-P 2012 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Adapun kelima fraksi yang mendukung yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan draf RUU APBN-P untuk segera disahkan.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan men-skorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

    Nasional
    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

    Nasional
    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

    Nasional
    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.