Kompas.com - 17/06/2013, 22:15 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) malam akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting. Hasilnya, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir menyetujui RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:
Hanura : 14 orang menolak, 0 menerima
Gerindra: 26 orang menolak, 0 menerima
PKB: 23 orang menerima, 0 menolak
PPP: 34 orang menerima, 0 menolak
PAN: 40 orang menerima, 0 menolak
PKS: 51 orang menolak, 0 menerima
PDI Perjuangan: 91 orang menolak, 0 menerima
Golkar: 98 orang menerima, 0 menolak
Demokrat: 143 orang menerima, 0 menolak

Jumlah yang menerima 338 anggota, sementara yang menolak 181 anggota. Dengan hasil voting ini, RAPBN-P 2013 akhirnya disahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

    Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

    Nasional
    Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

    Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

    Nasional
    Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

    Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

    Nasional
    Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

    Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

    Nasional
    Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

    Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

    Nasional
    Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

    Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

    Nasional
    Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

    Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

    Nasional
    PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

    PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

    Nasional
    Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

    Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

    Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

    Nasional
    Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

    Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

    Nasional
    Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

    Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

    Nasional
    CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

    CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

    [POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

    Nasional
    PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

    PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.