Kompas.com - 18/06/2013, 12:02 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak ada artinya bagi konstituen. Hal itu diungkapkannya menanggapi kritik ataupun kecurigaan berbagai pihak terkait program BLSM.

Pemerintah akan memberikan BLSM kepada sekitar 15,5 juta keluarga sasaran. Masing-masing akan mendapat Rp 150.000 per pulan selama empat bulan.

"Kalau masih ada yang mengkhawatirkan (BLSM), perlu dipikirkan, kalau Rp 150.000 selama 4 bulan itu enggak ada artinya bagi konstituen kita," kata Boediono saat jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Jumpa pers digelar seusai Wapres memimpin rapat bersama para menteri dan pimpinan instansi terkait membahas hasil pengesahan UU APBN-P 2013. Menteri yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh.

Boediono mengatakan, masyarakat sudah sangat cerdas. Uang sebesar Rp 150.000, kata dia, tidak ada artinya untuk mempengaruhi pilihan mereka di Pemilu 2014. Terlebih lagi, BLSM hanya 4 bulan, tidak mendekati pelaksanaan pemilu.

Jika masih ada pihak yang mencurigai BLSM, Wapres mengatakan, "Berarti tidak menghargai kecerdasan masyarakat kita yang sudah sangat rasional dalam memilih."

Boediono menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa rakyat miskin akan terpukul ketika ada kenaikan harga BBM. Setidaknya, kondisi ini akan terjadi 3-4 bulan karena kenaikan harga-harga. Setelah itu, kondisi akan kembali normal.

Oleh karena itu, tambah Boediono, pemerintah membuat program BLSM seperti program bantuan langsung tunai (BLT) dulu. Hanya, kata dia, sasaran BLSM akan lebih baik daripada BLT.

Mereka yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mencairkan BLSM, kata Boediono, berasal dari survei Badan Pusat Statistik. Data BPS kemudian diperbarui dan dikonsultasikan dengan pemda, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

"Akhirnya kita dapat suatu daftar penduduk Indonesia sampai dengan 40 persen paling bawah tingkat kesejahteraannya. Datanya ada per keluarga, alamat, nama, dan sebagainya. Jadi, ini tidak ada aspek politik. Semua didasarkan survei obyekif BPS dan tidak ada motif untuk itu," papar Boediono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk-bentuk Akulturasi

Bentuk-bentuk Akulturasi

Nasional
Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasdem Bertemu Pimpinan Parlemen Ukraina, Bahas Perdamaian dan Peluang Kerja Sama Bilateral

Nasional
Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Muhaimin soal Berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024: Insya Allah, Tunggu Pengumuman

Nasional
Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.