Kompas.com - 18/06/2013, 15:30 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan terkejut adanya alokasi dana untuk luapan lumpur Lapindo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 yang disahkan DPR pada Senin (17/6/2013) kemarin. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 155 miliar. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partai politik kecolongan karena terlalu sibuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami agak kecolongan akan pembahasan RAPBN-P karena kami kemarin fokus pada naik atau tidak naiknya BBM sehingga pasal yang memberikan legitimasi atau legalitas dukungan APBN pada lumpur Lapindo kurang mendapat perhatian secara lebih cermat. Kami terjebak pada pembahasan BBM," ujar Basarah, di Kompleks Parlemen, Selasa (18/6/2013).

Menurut Basarah, masuknya alokasi anggaran untuk Lapindo memang patut dipertanyakan. "Saya tak ingin menaruh rasa curiga atas kongkalikong Demokrat dan Golkar, tetapi faktanya bahwa Golkar menyetujui APBN-P dan ada dana Lapindo. Biarkan publik yang menilai," katanya.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan, alokasi dana untuk Lapindo itu harus dipertimbangkan kembali. Seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan jangka waktu target agar dampak semburan Lapindo selesai sehingga tak lagi membebani APBN.

"Harus ada batasan jelas sampai kapan negara harus menanggulangi dampaknya karena dampak ini kan akan terus berlanjut. Perlu otoritas negara memberikan kepastian batas waktu penyelesaian," kata Basarah.

Sebelumnya, emerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Dalam pasal tersebut disebutkan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Pasal itu juga menegaskan bahwa alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Poin selanjutnya alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Pagu paling tinggi yang diusulkan adalah sebesar Rp 155 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

    Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

    Nasional
    Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

    Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

    Nasional
    Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

    Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

    Nasional
    Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

    Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

    Nasional
    Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

    Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

    Nasional
    Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

    Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

    Nasional
    Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

    Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

    Nasional
    KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

    KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

    Nasional
    BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

    BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

    Nasional
    Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

    Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

    Nasional
    Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

    Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

    Nasional
    Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

    Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

    Nasional
    KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

    KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

    Nasional
    Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

    Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

    Nasional
    7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

    7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.