KRL Disubsidi mulai Juli

Kompas.com - 19/06/2013, 03:21 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pemerintah memberikan subsidi bagi seluruh penumpang KRL mulai Juli 2013. Subsidi diberikan baik untuk penumpang kereta berpendingin ruangan maupun yang tidak. Dengan adanya subsidi ini, tarif progresif untuk tiket kereta commuter line menjadi lebih murah. Tiket termurah Rp 2.000, tiket termahal Rp 7.000.

Kontrak subsidi penumpang (public service obligation/PSO) kereta ditandatangani pada Senin (17/6) malam oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan dan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan.

Total subsidi yang dikucurkan untuk semua kereta ekonomi Rp 704,7 miliar. Dari jumlah itu, Rp 286 miliar diberikan untuk penumpang KRL.

Sejumlah Rp 200 miliar di antaranya dialokasikan untuk penumpang KRL berpendingin ruangan (AC). Besaran subsidi itu dialokasikan untuk Juli hingga November 2013. Adapun subsidi untuk Desember dialokasikan pada APBN Perubahan 2013.

Subsidi untuk penumpang KRL non-AC Rp 86 miliar dan dialokasikan hanya sampai Agustus 2013. Diasumsikan akan ada penarikan kereta non-AC pada September dan digantikan dengan kereta ber-AC.

Tarif jadi lebih murah

Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo, Selasa, menjelaskan, dengan subsidi ini, pola tarif progresif KRL commuter line (AC) yang akan diterapkan pada 1 Juli mengalami perubahan.

”Semula, kami menetapkan tarif Rp 3.000 untuk lima stasiun pertama dan Rp 1.000 untuk setiap tiga stasiun berikutnya. Dengan subsidi ini, tarif lima stasiun pertama menjadi Rp 2.000 dan Rp 500 untuk tiga stasiun berikutnya,” katanya.

Tri mengatakan, tiket termurah Rp 2.000, sementara tiket termahal Rp 7.000, yakni rute Bogor-Maja.

Dia optimistis, pemberian subsidi PSO dari pemerintah akan berlanjut pada tahun berikutnya. PSO ditagihkan sesuai jumlah penumpang KRL commuter line.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X