Jokowi Klaim Politik "Meja Makan" Membuahkan Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mengakui memiliki pendekatan khusus untuk meredam penolakan warga atas program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah pendekatan "politik meja makan".

Di depan ratusan mahasiswa Stikom Interstudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013), Jokowi menjelaskan, suatu program kebijakan haruslah disertai dengan manajemen lapangan yang baik. Jika menemui suatu masalah, hendaknya bukan tindakan represif yang dipilih, melainkan komunikasi.

"Misalnya warga Waduk Pluit, kita sudah bertemu berkali-kali, tapi masih ada masalah. Ya, saya ajak makan saja," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, sebenarnya bisa saja Pemprov DKI menggunakan jalur cepat, yakni tindakan represif main gusur, main usir, serta main bangun. Namun, menurutnya, aksi itu bukan bagian dari kebudayaan Indonesia.

"Itu bukanlah cara yang baik. Maka, kita lakukan pendekatan yang lunak, tanpa represif tanpa Satpol PP serta petugas keamanan," lanjutnya.

Menurut Jokowi, meski memerlukan proses yang tidak sebentar, pendekatan politik meja makan dianggap ampuh meredam penolakan warga atas programnya. Buktinya, kata Jokowi, gelombang penolakan warga sekitar Waduk Pluit tak sebesar beberapa waktu lalu. Warga mulai bersedia pindah ke rumah susun sewa sederhana.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memang pernah mengundang beberapa tokoh warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk makan siang bersama di gedung Balaikota, Selasa (21/5/2013) siang. Di sana, keluh kesah masyarakat terkait rencana relokasi ditumpahkan kepada Gubernurnya secara langsung.