DPRD DKI: Serapan Dana Minim karena Pejabat DKI Ragu

Kompas.com - 19/06/2013, 17:24 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Minimnya serapan anggaran di SKPD DKI Jakarta dinilai bukan karena pengesahan APBD DKI Jakarta 2013 yang terlambat. Menurut anggota Komisi C DPRD DKI, Cinta Mega, minimnya serapan anggaran itu disebabkan oleh keraguan pimpinan SKPD mengambil keputusan.

"Keterlambatan pengesahan bukan menjadi alasan. Namun, lebih banyak pimpinan SKPD itu ragu mengambil keputusan. Seharusnya, mereka tidak boleh ragu selama pengambilan keputusan sudah berjalan sesuai dengan prosedur," tutur anggota komisi yang menangani bidang keuangan itu, Rabu (19/6/2013).

Penyebab lain minimnya serapan anggaran, kata dia lagi, ialah karena di sejumlah program masih ada penyempurnaan, seperti program kampung deret. Program ini, menurutnya, masih terkendala sehingga belum dapat direalisasikan dengan cepat.

Menurut Mega, minimnya serapan anggaran juga disebabkan oleh kesalahan nomenklatur. Akibatnya, pengguna anggaran tidak dapat melaksanakan program karena kode rekeningnya salah. Kasus seperti ini kerap terjadi di banyak SKPD pengguna anggaran.

"Asal ada keyakinan kerja, saya yakin serapan anggaran akan meningkat sesuai target," kata Mega.

APBD DKI Jakarta tahun ini disahkan senilai Rp 49,9 triliun pada hari Senin 28 Januari 2013. Anggaran ini lebih besar dari APBD DKI Jakarta tahun 2012 Rp 41,3 triliun. Namun, hingga Juni ini, penyerapan anggarannya dianggap sudah lampu kuning oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Berikut ini sepuluh SKPD yang penyerapan anggarannya terendah sampai 17 Juni 2013.

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen)
2. Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen)
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen),
4. Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen)
5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen),
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen)
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI (10,55 persen)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen)
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen)
10. Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen)

 

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

    Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

    Megapolitan
    30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

    30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

    Megapolitan
    6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

    6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

    Megapolitan
    Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

    Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

    Megapolitan
    Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

    Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

    Megapolitan
    Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

    Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

    Megapolitan
    Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

    Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

    Megapolitan
    Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

    Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

    Megapolitan
    Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

    Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

    Megapolitan
    Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

    Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

    Megapolitan
    Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

    Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

    Megapolitan
    UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

    UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

    Megapolitan
    Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

    Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

    Megapolitan
    Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

    Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

    Megapolitan
    Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

    Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X