Program Jokowi Tersendat, Proses Anggaran Mandek di DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memakai anggaran multiyears terhambat di meja anggota DPRD DKI Jakarta. Para anggota Dewan itu belum menyetujui penggunaan anggaran tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimistis para anggota wakil rakyat bakal meneken anggaran tersebut. "Rampung lah, targetnya kan sudah saya sampaikan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013) sore.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI untuk menanyakan hal tersebut. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum mendapat jawaban. Ia berjanji akan terus menagihnya ke DPRD hingga anggaran itu dapat terserap oleh satuan kerja perangkat daerah DKI Jakarta.

"Pekerjaan itu manajemen kontrol yang tepat. Tiap minggu diikuti, terus di-drive," kata Jokowi.

Dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran oleh SKPD pada Rabu siang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan mengatakan, beberapa proyeknya terhambat oleh anggaran multiyeras yang tidak kunjung diteken DPRD DKI. Jokowi menegaskan agar Kepala Dinas PU tidak memaksakan proyek itu.

"Jangan dipaksain, jangan sampai akhir tahun. Semua saya 'sembelih' (dicopot) kelabakan, Bapak Ibu repot semuanya," ujarnya. Jokowi mendesak penyerapan anggaran para SKPD atas program-programnya mencapai 97 persen atau dengan selisih 3 persen saja.

APBD DKI Jakarta tahun ini disahkan pada 28 Januari 2013 dengan nilai Rp 49,9 triliun. Anggaran ini lebih besar dari APBD DKI Jakarta tahun 2012, yang sebesar Rp 41,3 triliun.

Jokowi menganggap penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun atau Juni 2013 sudah "lampu kuning" karena masa berakhirnya anggaran tinggal 6 bulan lagi.

Secara terpisah, anggota Komisi C DPRD DKI, Cinta Mega, menilai bahwa minimnya serapan anggaran itu disebabkan oleh keraguan pimpinan SKPD mengambil keputusan. "Keterlambatan pengesahan bukan menjadi alasan. Namun, lebih banyak pimpinan SKPD itu ragu mengambil keputusan. Seharusnya, mereka tidak boleh ragu selama pengambilan keputusan sudah berjalan sesuai dengan prosedur," tutur anggota komisi yang menangani bidang keuangan itu.

Penyebab lain minimnya serapan anggaran, kata Cinta, ialah karena di sejumlah program masih ada penyempurnaan, seperti program kampung deret. Menurutnya, program ini masih terkendala sehingga belum dapat direalisasikan dengan cepat.

Berikut ini sepuluh SKPD yang penyerapan anggarannya terendah sampai 17 Juni 2013:

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen)
2. Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen)
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen)
4. Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen)
5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen)
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen)
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI (10,55 persen)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen)
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen)
10. Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen)