Program Jokowi Tersendat, Proses Anggaran Mandek di DPRD

Kompas.com - 19/06/2013, 19:37 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memakai anggaran multiyears terhambat di meja anggota DPRD DKI Jakarta. Para anggota Dewan itu belum menyetujui penggunaan anggaran tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimistis para anggota wakil rakyat bakal meneken anggaran tersebut. "Rampung lah, targetnya kan sudah saya sampaikan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013) sore.

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI untuk menanyakan hal tersebut. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum mendapat jawaban. Ia berjanji akan terus menagihnya ke DPRD hingga anggaran itu dapat terserap oleh satuan kerja perangkat daerah DKI Jakarta.

"Pekerjaan itu manajemen kontrol yang tepat. Tiap minggu diikuti, terus di-drive," kata Jokowi.

Dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran oleh SKPD pada Rabu siang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan mengatakan, beberapa proyeknya terhambat oleh anggaran multiyeras yang tidak kunjung diteken DPRD DKI. Jokowi menegaskan agar Kepala Dinas PU tidak memaksakan proyek itu.

"Jangan dipaksain, jangan sampai akhir tahun. Semua saya 'sembelih' (dicopot) kelabakan, Bapak Ibu repot semuanya," ujarnya. Jokowi mendesak penyerapan anggaran para SKPD atas program-programnya mencapai 97 persen atau dengan selisih 3 persen saja.

APBD DKI Jakarta tahun ini disahkan pada 28 Januari 2013 dengan nilai Rp 49,9 triliun. Anggaran ini lebih besar dari APBD DKI Jakarta tahun 2012, yang sebesar Rp 41,3 triliun.

Jokowi menganggap penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun atau Juni 2013 sudah "lampu kuning" karena masa berakhirnya anggaran tinggal 6 bulan lagi.

Secara terpisah, anggota Komisi C DPRD DKI, Cinta Mega, menilai bahwa minimnya serapan anggaran itu disebabkan oleh keraguan pimpinan SKPD mengambil keputusan. "Keterlambatan pengesahan bukan menjadi alasan. Namun, lebih banyak pimpinan SKPD itu ragu mengambil keputusan. Seharusnya, mereka tidak boleh ragu selama pengambilan keputusan sudah berjalan sesuai dengan prosedur," tutur anggota komisi yang menangani bidang keuangan itu.

Penyebab lain minimnya serapan anggaran, kata Cinta, ialah karena di sejumlah program masih ada penyempurnaan, seperti program kampung deret. Menurutnya, program ini masih terkendala sehingga belum dapat direalisasikan dengan cepat.

Berikut ini sepuluh SKPD yang penyerapan anggarannya terendah sampai 17 Juni 2013:

  1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen)
  2. Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen)
  3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen)
  4. Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen)
  5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen)
  6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen)
  7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI (10,55 persen)
  8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen)
  9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen)
  10. Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen)

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

    UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

    Megapolitan
    Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

    Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

    Megapolitan
    PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

    PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

    Megapolitan
    [UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

    [UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

    Megapolitan
    IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

    IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

    Megapolitan
    KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

    KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

    Megapolitan
    UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

    UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

    Megapolitan
    Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

    Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

    Megapolitan
    Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

    Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

    Megapolitan
    Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

    Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

    Megapolitan
    CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

    CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

    Megapolitan
    Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

    Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

    Megapolitan
    Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

    Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

    Megapolitan
    Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

    Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

    Megapolitan
    Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

    Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X